PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari 12 provinsi percontohan jaringan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) diharapkan mampu mendukung
pertumbuhan investasi di daerah.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian
PAN-RB, Diah Natalisa, pada peluncuran MPP Kota Banjarbaru, Rabu (8/13).
"Mal pelayanan publik diharapkan mampu mendukung pertumbuhan investasi di daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
MPP merupakan integrasi layanan dalam satu gedung, atau one
stop service area. Karena itu, kehadiran MPP harus bisa memberi wajah baru bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan yang nyaman,
terjangkau, cepat, dan ramah.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengatakan, MPP di Banjarbaru sudah ada sejak Februari 2021. Pelayanan
dilakukan secara bertahap.
Mal Pelayanan Publik Banjarbaru berupa gedung dua lantai yang mewadahi aktivitas pelayanan publik secara terpadu, didukung fasilitas modern dan sistem terintegrasi.
Saat ini, ada 13 gerai instansi di MPP Banjarbaru yang memberikan pelayanan publik di bidang barang, jasa, maupun administrasi. Instansi yang bergabung meliputi Polres, Samsat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, BRI,
Bank Kalsel, BNN, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sementara itu, Gubernur Sahbirin Noor, menyambut baik keberadaan Mal
Pelayanan Publik ketiga di Kalimantan ini, sekaligus ke-49 di Indonesia.
"Hadirnya Mal Pelayanan Publik menjawab tantangan perkembangan zaman. Pelayanan publik dituntut cepat, responsif, aman, dan terjangkau," ujarnya.
Kegiatan peluncuran MPP Banjarbaru ini dirangkaikan dengan
penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik antara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota. (N-2)
