Rabu 17 November 2021, 18:50 WIB

Bentuk Mal Pelayanan Publik, Sumut Disarankan Tiru Jatim

Yoseph Pencawan | Nusantara
Bentuk Mal Pelayanan Publik, Sumut Disarankan Tiru Jatim

Yoseph Pencawan
Wapres Ma'ruf Amin (kedua kanan) memimpin rapat bersama pemda di Sumut mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah daerah di Sumatera Utara mencontoh daerah lain, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dalam pembentukan dan pengoperasian Mal Pelayanan Publik.

Saran tersebut disampaikan Tito dalam rapat bersama dengan pemda di Sumut mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Rabu (17/11). "Di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi itu salah satu yang terbaik," ujarnya.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu Tito mengatakan, pemda di Sumut dapat mereplikasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari daerah lain. Yakni daerah yang telah memiliki integrasi pelayanan publik, seperti di Jawa Timur.

Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai langkah awal pemda dipersilahkannya melakukan studi banding untuk mengadopsi penerapan MPP di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Tinggal bagaimana pemda di Sumut kemudian menyesuaikan aspek-aspek yang diadopsi dengan kondisi khas daerahnya.

Yang pasti, lanjut Tito, pemda harus membentuk MPP di daerahnya masing-masing sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi.

Mantan Komandan Densus 88 itu memastikan reformasi birokrasi di Indonesia tidak akan dapat tercapai bila hanya dilaksanakan di level pusat. "Memerlukan sinergi dengan daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan pemda di Sumut membentuk MPP setelah tahu provinsi ini belum memiliki fasilitas tersebut.

Terlebih, pembentukannya sudah memiliki payung hukum khusus, yakni Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Wapres menyebutkan hingga kini telah terbentuk 45 MPP di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian sampai dengan Maret 2021, sudah ada 38 kepala daerah berkomitmen mendirikan MPP.

Mereka terdiri dari 24 bupati dan 16 wali kota. Seluruhnya sudah meneken nota kesepahaman sebagai bentuk keseriusan mereka memberi pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam rapat tersebut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi secara lisan juga menyatakan komitmennya membentuk MPP. Dia berjanji akan mendorong pembentukan fasilitas ini di tingkat provinsi dan di 33 kabupaten dan kota yang ada di provinsinya.

Dalam waktu dekat dia akan mengarahkan OPD terkait di pemprov dan pemkab/pemkot untuk mengkaji pembentukannya. "Ini juga perlu pembelajaran secara terus-menerus dan harus benar-benar fokus," pungkasnya. (YP/OL-10) 

Baca Juga

dok.ist

Emak-emak Jabar Pilih Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 17:44 WIB
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Presiden Indonesia di...
DOK MI.

26 Orang Hilang setelah Feri Tenggelam di Selat Makassar

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 17:05 WIB
Pekan lalu, feri yang membawa lebih dari 800 orang kandas di perairan dangkal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terjebak selama dua hari...
Ist

Masyarakat Aceh Kian Butuh Perawatan Wajah dan Tubuh

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 16:57 WIB
Plasthetic Clinic Banda Aceh juga menjadi satu-satunya klinik bedah plastik pertama di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya