Jumat 07 Januari 2022, 20:00 WIB

Wapres : Pemda tak Perlu Gedung Baru untuk Perluasan Mal Pelayanan Publik 

Indiryani Astuti | Nusantara
Wapres : Pemda tak Perlu Gedung Baru untuk Perluasan Mal Pelayanan Publik 

Dok. Media Indonesia
Wakil Presiden Ma'ruf AMin

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah daerah harus segera memperluas mll pelayanan publik. Ia menyayangkan di Provinsi Sulawesi Tengah yang baru mempunyai satu mallpelayanan publik (MPP). Karena itu, Wapres meminta seluruh kabupaten/ kota memiliki MPP. 

"Saya harap MPP dapat diperluas ke semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ketika memimpin Rapat Sosialisai Mal Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM, di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulteng, Jumat (7/1). 

Lebih jauh Wapres mengatakan, dengan adanya MPP, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, karena MPP merupakan pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat. 

“Kita harus hilangkan stigma dan persepsi Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,” tegasnya. 

Wapres pun menekankan, pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten/kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar, tetapi bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP. 

Baca juga : Besok, Dua Menteri Lakukan Groundbreaking Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo

Wapres menilai, sejak Reformasi Birokrasi dijalankan intensif dari tahun 2010 sampai sekarang, banyak kemajuan pelayanan publik yang dicapai. Berdasarkan evaluasi Ombudsman pada 2021 bahwa Kepatuhan Standar Pelayanan Publik K/L Pusat 70% masuk Kategori Kepatuhan tinggi (Zona Hijau) dan selebihnya Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) serta tidak ada Zona Merah. 

Namun Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Pemprov, Pemkab/Pemkot masih di bawah 40% yang masuk Kepatuhan tinggi (Zona Hijau), selebihnya masuk Kategori Zona Kuning dan Merah. Pemerintah daerah, terang Wapres, perlu banyak melakukan perbaikan dan membenahi kualitas kinerja pelayanan publik, melalui inovasi. 

Strategi penerapan MPP, ujar dia, tidak hanya mengandalkan pelayanan terintegrasi satu pintu. Namun, bisa dilakukan melalui pelayanan terintegrasi secara mandiri daring. 

Terkait hal ini, Wapres mengajak kabupaten/kota di Sulteng untuk mengambil model MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur yang telah mengintegrasikan layanan mulai dari urusan tanah, usaha, bahkan pembuatan paspor. (OL-7)
 

Baca Juga

DOK MI

Antisipasi Hepatitis Akut, Pemkab Buleleng Siapkan Fasilitas Kesehatan

👤Ruta Suryana 🕔Jumat 27 Mei 2022, 21:30 WIB
PEMKAB Buleleng, Bali, telah menyiapkan fasilitas kesehatan di seluruh tingkatan, mulai dari dinas Kesehatan hingga puskesmas untuk...
ANTARA

Serangan Babi Hutan Resahkan Warga Brebes

👤Supardji Rasban 🕔Jumat 27 Mei 2022, 20:48 WIB
WARGA Desa Ciomas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, digegerkan dengan diserangnya tiga warga desa setempat oleh seekor...
ANTARA

Cuaca Ekstrem Berpotensi Terajadi di Bangka Belitung

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Jumat 27 Mei 2022, 20:40 WIB
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) mengingatkan dalam beberapa pekan ke...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya