Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa sistem pemilihan umum atau pemilu merupakan domain pembentuk undang-undang
Pernyataan Denny akan memiliki dampak tidak baik terhadap kepercayaan publik pada produk hukum MK dan pemilu. Maka sudah sepatutnya Denny segera dipanggil untuk diperiksa.
Calon presiden (capres) Anies Baswedan mengomentari laporan dugaan kebocoran dokumen negara yang menjerat pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
Rencana yang diusulkan kepada MK untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup adalah langkah keliru dan berpotensi merusak pondasi demokrasi kita.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal wacana Pemilu 2024 yang akan menggunakan sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim dengan dugaan pembocoran putusan MK.
Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.
MANTAN Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, membeberkan lima bocoran skema putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menuturkan tidak tepat seorang DPR memberikan ancaman kepada MK.
Ketua MK Anwar Usman berharap putusan gugatan pengujian materiil tentang sistem pemilu dapat segera diputuskan dengan mempertimbangkan semua aspek.
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto berharap Mahkamah Konstitusi dapat bersikap negarawan terkait putusan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menjalankan apapun sistem pemilihan umum atau pemilu yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, banyak tokoh muda cemerlang yang perlu diberi kesempatan menjadi pemimpin nasional.
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa mendesak MK segera memberikan keputusan sistem pemilu.
Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) secara tegas sudah menyatakan sikapnya menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
DPR masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Partai Politik.
KETUA Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw meminta Presiden Joko Widodo bersuara dan mendukung sistem pemilihan proporsional terbuka khususnya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK)
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved