Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pembangunan mal pelayanan publik (MPP) baru mencapai 11 persen dari target
Abetenego mengungkapkan persoalan pengadaan tanah untuk perluasan RSUP dr. M. Djamil sudah berlangsung cukup lama
Menurutnya, disahkannya tiga RUU DOB Papua akan semakim memperkokoh fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih dengan doktrin Indonesia-Sentris
Menurutnya, skema pengamanan wilayah perairan belum optimal, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan patroli bersifat sektoral dan berbasis isu.
Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Kepulauan Riau dan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia.
Jaleswari Pramodawardhani menanggapi pernyataan kontroversial mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia.
Apalagi sampai saat ini, masih ada 1.234 jiwa yang mengungsi akibat konflik tersebut. Upaya penyelesaian pascakonflik juga harus melalui pendekatan yang berbeda.
FATF ialah sebuah lembaga yang membuat standar peraturan untuk lingkup internasional, yang setingkat dengan undang-undang
Potensi luar biasa di sektor pertanian dan wisata di Simalungun itu diakuinya selama ini belum maksimal dikembangkan karena sarana pendukung,
Jaleswari mengatakan hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan katalis dalam rangka peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan pengetahuan bagi penyuluh
KSP menyatakan bahwa belum ada informasi resmi dari Presiden terkait sosok yang ditetapkan sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
“Kita perlu muhasabah atau melakukan evaluasi agar tidak dipandang sebelah mata dan tidak diusir tetangga.”
“Jangan sampai disiplin prokes yang kita bangun selama ini sia-sia begitu saja. Mari tetap kita jaga demi keberlangsungan hidup kita,”
"Ini artinya pelaksanaan pasal tersebut mengedepankan asas legalitas dari perspektif hukum administrasi negara dan kepentingan nasional dari perspektif politik kelembagaan,"
"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari
Selain itu, pemerintah juga akan menggelar sosialisasi sehingga publik mengetahui secara penuh apa saja substansi UU itu.
Pemerintah terus berupaya keras menurunkan angka stunting di Tanah Air hingga di bawah 14% pada 2024 mendatang.
Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma mengakui masih butuh waktu untuk melihat secara jelas efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.
Kantor Staf Presiden juga akan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pemenuhan persyaratan administrasi ke UNESCO.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved