Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia tidak terlepas dari minimnya infrastruktur yang tersedia.
Pemerintah, melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), sedianya telah menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki setidaknya satu mal pelayanan publik (MPP).
Namun, hingga saat ini, dari total 514 kabupaten/kota, baru 57 yang sudah merealisasikan pembangunan, atau hanya 11% dari target.
“Saya membayangkan pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang. Inilah alasan mengapa masyarakat di pelosok kabupaten/kota, terutama di luar Jawa sulit mendapatkan pelayanan publik. Kita harus memberi atensi terhadap masalah ini," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Selasa (5/7).
Oleh karena itu, KSP pun berkomitmen untuk mempercepat revitalisasi atau pembangunan MPP terutama di daerah-daerah di luar Jawa.
Moeldoko akan mengundang seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan program tersebut ke depan.
"Ini adalah bagian dari program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Harapannya, MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,” imbuh mantan Panglima TNI itu.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.
Ia menyarankan pemerintah pusat untuk segera membentuk satuan gugus tugas yang bekerja menyusun roadmap percepatan pembangunan MPP yang terdigitalisasi dan terhubung dengan Online Submission System.
"Kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Jawa. Padahal, stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah. Ini jadi masalah karena kita menganut sistem desentralisasi. Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah," tandas Eko. (OL-8)
Pompa apung dipilih karena sifatnya yang adaptif dan portabel, sehingga mampu menjangkau kawasan permukiman dan area padat.
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyambut malam Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak bencana di Aceh.
Kehadiran KSP dalam dialog publik menjadi penting untuk memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
Priskhianto juga menyoroti pentingnya regulasi yang melindungi koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi simpan pinjam syariah (KSPS).
Kepala KSP Muhammad Qodari mendukung gerakan setop tot tot wuk wuk di jalan raya. Menurutnya itu kerasahan masyarakat terhadap sirine dan strobo oleh mobil pengawal
Tito juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Kini layanan administrasi BPJS Kesehatan di Malang, Batu, dan Kabupaten Malang bisa diurus di MPP. Cepat, praktis, dan satu pintu dalam satu lokasi.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved