Moeldoko Pengamanan Laut di Selat Malaka dan Natuna Harus Terintegrasi

KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menginginkan adanya integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

Menurutnya, beberapa pihak mencoba mengklaim wilayah Indonesia. Hal itu menjadi ancaman eksternal terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini," ujar Moeldoko dalam siaran pers, Sabtu (25/6).

"Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,” imbuhnya.

Moeldoko menjelaskan bahwa skema pengamanan wilayah perairan belum optimal, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan patroli bersifat sektoral dan berbasis isu.

Padahal, sambungnya, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022, yang diyakini dapat mengurai permasalahan tumpang-tindih pengamanan di laut.

“Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara. Ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit," pungkas Moeldoko.

Adapun penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 proyek besar pembangunan. Anggaran yang digelontorkan untuk pengamanan di Natuna mencapai Rp12,2 triliun.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti