PEMERINTAH dinilai masih setengah hati dalam melindungi Laut Natuna Utara (LNU) dari klaim Tiongkok. Sebab antarlembaga pun masih berbeda pendapat dalam mengambil pilihan kebijakan dalam merespons persoalan tersebut.
"Respons kita ketika mendapatkan masalah di LNU masih terbatas dan sikap antarlembaga pun jalan sendiri-sendiri," kata Peneliti Senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A Laksamana pada webinar bertajuk Meneropong Manuver China di Laut Natura Utara, Rabu (9/3).
Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi Transparansi Komisi Yudisial
Ia mengatakan Tiongkok berupaya mengklaim LNU dengan sejumlah dalih. Negeri Tirai Bambu juga enggan duduk bersama Indonesia untuk mencari keputusan final mengenai batas wilayah di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan LNU.
Evan menilai, tujuan Tiongkok tersebut untuk mendapatkan pengakuan atas LNU. Strategi ini akan dengan mudah berhasil jika elite negeri ini mengikuti jurus yang dikeluarkan negara yang dipimpin Xi Jin Ping.
"Kalau ada elite kita soal konsep itu dan disetujui, Tiongkok akan memiliki hak di Natuna. Meskipun memiliki hubungan ekonomi yang luas dengan Tiongkok, Indonesia harus ajeg dalam menjaga LNU," paparnya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia tidak boleh terombang-ambing dengan klaim Tiongkok di LNU. Kemudian respons terhadap strategi yang dilancarkan Tiongkok pun mesti lebih kuat.
Sejauh ini, kata dia, Indonesia hanya menanggapi gejolak di LNU dengan kebijakan usang yang selalu diulang. Itu seperti menarik nelayan ke LNU, patroli rutin dan lainnya.
"Tapi kita tidak punya antisipasi konflik. Opsi kita selalu melaksanakan hal sama dan tidak menggunakan opsi yang lain," ujarnya.
Evan menjelaskan Indonesia seharusnya memiliki tujuan utama yang diperjuangkan secara berkesinambungan yakni memastikan LNU diakui Tiongkok. "Maka Indonesia harus meminta Tiongkok duduk bersama untuk mendapatkan batas wilayah yang final," terangnya.
Ia mengakui proses tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Contohnya Indonesia dan Filipina membutuhkan 15 tahun untuk menyepakati batas laut kedua negara.
Baca juga: Polisi Tetapkan Doni Salmanan Sebagai Tersangka
Sambil menunggu negosiasi untuk mendapatkan keputusan final dengan Tiongkok, Indonesia mesti bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN.
"Tujuannya guna memerangi berbagai pelanggaran di wilayah masing-masing seperti penangkapan ikan ilegal. Pasalnya, salah satu strategi Tiongkok melebarkan luas wilayah lautnya di Laut Cina Selatan dengan cara pengerahan nelayan," pungkasnya. (Cah/A-3)
