Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Yudisial atas upaya membangun tradisi transparansi melalui penyampaian laporan tahunan. Lembaga tersebut, menurut kepala negara, mampu membuka diri kepada masyarakat dan menerima berbagai masukan demi memperkuat sistem peradilan di Tanah Air.
"Transparansi, partisipasi dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Harapan publik kepada institusi negara semakin tinggi. Kita dituntut mampu memberikan pelayanan yg lebih baik, menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yg semakin profesional dan adaptif," ujar Jokowi dalam Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial yang dihadiri secara daring, Rabu (9/3/2022).
Baca juga: Presiden: Komisi Yudisial Harus Perbaiki Rekrutmen Hakim
Di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, KY harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Oleh karena itu, kepala negara memastikan bahwa pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh KY untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
"Terutama dengan menerapkan pelayanan digital, seperti dalam rekrutmen hakim, laporan perilaku hakim, pengaduan online dengan aplikasi digital," tutur mantan wali kota Solo itu.
Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi langkah KY yang membangun tim penghubung demi menjembatani komunikasi dengan Mahkamah Agung. Strategi tersebut, menurutnya, bisa menjadi solusi dari persoalan perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara kedua belah pihak.
"Ini adalah solusi manakala terdapat perbedaan pendapat, termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan," ucapnya.
Baca juga: Siklus Pemilu Lima Tahunan tak Boleh Berhenti
Kemitraan strategis antara KY dan MA, sambung Jokowi, adalah kunci untuk menjaga marwah para hakim dalam memutus perkara. Semakin kuat hubungan kedua lembaga peradilan itu semakin sempit pula ruang gerak para mafia peradilan.
"Sehingga kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan yang selama ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap para hakim dan institusi peradilan," tandas Jokowi. (Pra/A-3)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved