Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Kantor Staf Presiden mengapresiasi tingginya animo publik terkait pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat, sejak diterapkan pada 1 Juli hingga 4 Juli 2022, sebanyak 50.000 kendaraan telah didaftarkan sebagai pengguna BBM subsidi, baik melalui aplikasi MyPertamina atau website subsiditepat.mypertamina.id. Sementara, jumlah downloader aplikasi MyPertamina pada periode yang sama, mencapai 4 juta.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho menilai, tingginya animo masyarakat tersebut, menunjukkan adanya kesepahaman antara masyarakat dengan pemerintah, bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran.
"Telah terbangun pemahaman dan kesadaran di masyarakat agar BBM bersubsidi tak bocor ke kalangan atas. Ini lompatan besar untuk mewujudkan subsidi berkeadilan," kata Hageng, di Jakarta, Rabu (6/7).
Hageng menegaskan, pemerintah telah berupaya keras agar BBM susbsidi baik jenis pertalite maupun solar tidak mengalami kenaikan, meski harga minyak dunia terus melambung. Pemerintah memberikan kompensasi subsidi yang nilainya mencapai Rp 502 triliun.
Hageng mengungkapkan, bahwa Kebijakan tersebut, semata-mata untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga kondisi ekonomi tetap terjaga dan berjalan. "Jadi pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat," tegas Hageng.
"Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengonsumsi BBM bersubsidi," Imbaunya.
Pada kesempatan itu, Hageng juga mendorong PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), untuk menjaga kondusifitas penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, dengan melakukan sosialisasi terus menerus dan penyempurnaan infrastruktur pendukung.
"Jangan sampai niat baik pemerintah ini justru memunculkan hal-hal negatif di lapangan," pungkas Hageng.
Untuk tahap awal, uji coba penyaluran BBM Subsidi jenis pertalite melalui sistem MyPertamina dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di 5 Propinsi. Yakni, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Penyaluran BBM subsidi merupakan amanah Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan SK BPH Migas No 4/2020 tentang penugasan pertalite dan solar. (RO/E-1)
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan kuota dan skema subsidi motor listrik 2025 secara terbuka.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Trubus Rahadiansyah meminta Pelindo II untuk mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai.
KEPALA KSP memberikan arahan kepada Asosiasi Kratom Afilisiasi (AKA) Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak berkepentingan lain terkait bisnis kratom.
Mobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat. Sedangkan, untuk pejabat daerah belum dipastikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved