KSP Tanggapi Pernyataan Kontroversial Mantan PM Malaysia

KANTOR Staf Presiden meminta seluruh pihak menghormati kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara tanpa terkecuali. Permintaan itu dilontarkan untuk menanggapi pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Ia menyerukan pemerintah negaranya untuk mengklaim Kepulauan Riau dan Singapura sebagai bagian dari Malaysia.

DEPUTI V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan bahwa secara objektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum internasional dan berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim berada dalam kendalinya.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Kepulauan Riau dan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujar Jaleswari di Jakarta, Selasa (21/6).

Hal itu, lanjut dia, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan lewat proses demokrasi, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum.

"Itu semua hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," tegasnya.

Sebelumnya, dalam sebuah acara yang diselenggarakan organisasi non-pemerintah pada Minggu (19/6), Mahathir menyebut Kepri dan Singapura adalah tanah melayu yang semestinya berada di bawah kekuasaan negeri jiran.

"Seharusnya kita tidak hanya menuntut agar Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh dikembalikan kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura dan Kepulauan Riau karena mereka adalah Tanah Melayu," ucapnya. (S-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah