Berita Terbaru Kpu Hari Ini

BPS Manfaatkan Data Pemilu KPU untuk Perkuat DTSEN

KEPALA Badan Pusat Statistika (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin melakukan penandatanganan MoU.

KPU Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 Tersedia

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negra (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

PSU 24 Daerah, DPR Sebut Ada Persoalan di Penyelenggara Pilkada

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional

KPU Pasbar: Gugatan Pemohon Ditolak MK Bukti Proses Pilkada Berjalan Baik

Mahkamah Konstitusi menolak dua permohonan perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

Bawaslu Berharap Miliki Kewenangan Lebih dalam Revisi UU Pemilu

"Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat peningkatan kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran, sehingga tidak hanya bersifat rekomendatif,"

RUU Pemilu Jadi Pintu Masuk Perbaikan Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi Indonesia 2024 terdiri dari proses pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).

KPU yakin Kekurangan Anggaran PSU Dapat Diselesaikan Pemerintah

Kemendagri menyatakan dari 24 daerah yang mengggelar PSU, cuma delapan daerah yang memiliki dana. Sisanya 16 daerah berharap bantuan.

KPU RI Ingatkan KPU Papua Pedomani Putusan MK Jelang PSU

Bawaslu Papua juga mengajukan anggaran sebesar Rp 151 miliar. Padahal, pada Pilkada 2024 Bawaslu Papua hanya mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 55 miliar.

Ketua KPU: Daerah Terkendala Biaya PSU Ditanggung APBN, Papua Butuh Dana Paling Besar

Bagi daerah yang tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai PSU, akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan

Ini Jadwal Pelaksanaan PSU di 24 Daerah

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan PSU adalah amanat konstitusi dan beberapa daerah telah diputuskan untuk memulai pemilihan dalam waktu dekat.

KPU Jamin tidak akan Ada Kendala Anggaran Dana PSU

KPU menjamin pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 24 daerah akan terlaksana tanpa adanya terkendala kekurangan anggaran.

KPU Koordinasi dengan Kemendagri soal Anggaran Pemungutan Suara Ulang

Wakil Menteri Dalam Negeri Riba Haluk menyebut 16 daerah tidak sanggup menggelar PSU Pilkada 2024 dan membutuhkan dana dari pemerintah pusat.

Anggaran Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kalsel Diperkirakan Rp11 Miliar

MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.

KPU Usul PSU Pilkada Digelar Sabtu demi Dongkrak Partisipasi

KPU memilih agar PSU digelar pada hari Sabtu, karena potensi masyarakat menggunakan hak pilihanya lebih besar.

Bahas Pilkada Ulang, DPR Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu Hari Ini

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah hal. Salah satunya dari kesiapan pendanaan di pemerintah daerah.

Hari Ini, DPR Bersama KPU dan Bawaslu Rapat Bahas Coblos Ulang

Dalam putusan MK, terdapat daerah yang harus menjalankan PSU pada satu hingga puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ada juga yang harus PSU di seluruh TPS.

Putusan MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, DPR Desak Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.

KPU Godok Anggaran Coblos Ulang Pilkada di 24 Daerah

MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang, KPU Sebut Sudah Bekerja Profesional

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan sudah bekerja dengan profesional dalam menggelar Pilkada 2024 menanggapi putusan MK untuk pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah

MK Putuskan PSU di 24 Daerah, DPR Minta KPU-Bawaslu Dievaluasi

Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia