Berita Terbaru KPU Hari Ini

Komisi II DPR RI Sepakat KPU harus Dievaluasi Menyeluruh

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera menyatakan setuju dan mendukung adanya dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KPU. 

Transparansi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Jadi Sorotan

Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana. 

KPU Dianggap Lemah Jaga Kredibilitas dan Integritas

Berbagai kasus yang menyeret jajaran KPU menunjukkan lemahnya komitmen penyelenggara pemilu dalam menjaga citra dan nilai-nilai demokrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Moratorium Kepemimpinan KPU

Titi menyoroti bahwa berbagai masalah KPU saat ini merupakan buah dari proses seleksi yang problematis pada 2022.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Moratorium Kepemimpinan KPU

Titi menyoroti bahwa berbagai masalah KPU saat ini merupakan buah dari proses seleksi yang problematis pada 2022.

Persyaratan Capres-Cawapres Melekat hingga Selesai Menjabat

Ia menyoroti keanehan KPU yang justru menutup dokumen yang sebelumnya sudah dipublikasikan dan bahkan seharusnya memang terbuka untuk publik.

Kinerja KPU Dianggap Buruk, Butuh Pembenahan Serius

Banyak persoalan mulai dari persoalan administrasi, keterwakilan perempuan, hingga yang paling anyar mengenai masalah transparansi dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden.

KPU Bertanggung Jawab tidak Dibukanya Data Pendidikan 211 Anggota DPR

Formappi menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tidak dicantumkannya latar belakang pendidikan oleh 211 anggota DPR RI terpilih 

KPU Harus Lebih Cermat dan Jangan Berpihak

empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan

Dokumen Capres-Cawapres Dirahasiakan, Mantan Ketua Bawaslu : Transparansi Pemilu Mundur

KPU mengatur dokumen capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan menuai kritik di publik. Aturan ini berpotensi membuat transparansi pemilu mundur. 

Dibatalkan tak Cukup, KPU Harus Jelaskan Alasan Keputusan Rahasiakan Data Capres-cawapres

KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. 

KPU Batalkan Aturan Merahasiakan Dokumen Capres Cawapres

KPU Batalkan Aturan Merahasiakan Dokumen Capres Cawapres

Bikin Gaduh Soal Dokumen Capres-Cawapres, Ketua KPU Akhirnya Minta Maaf

KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif. 

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan Dokumen Capres-Cawapres

Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,

Pakar Pemilu: KPU Harus Batalkan Kerahasiaan Dokumen Capres-Cawapres

Dokumen pribadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan menuai kritik. 

Perludem Pertimbangkan Gugat Aturan KPU Soal Kerahasiaan Dokumen

Sejumlah dokumen pribadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi tertutup bertentangan dengan prinsip pemilu demokratis.

Keputusan KPU soal Data Capres-Cawapres Dirahasiakan Dinilai Nodai Prinsip Pemilu Demokratis

Menurut Ray, 16 poin dokumen yang dikecualikan oleh KPU justru merupakan aspek penting yang harus diketahui publik. 

Legislator Golkar Sebut Penerbitan Peraturan KPU Soal Data Capres-Cawapres Dirahasiakan Harusnya Dikonsultasikan Dulu

Menurut politikus Golkar itu, penerbitan Peraturan KPU (PKPU) seharusnya dilakukan setelah melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah, khususnya melalui rapat kerja di Komisi II.

DPR Diminta Panggil KPU soal tidak Buka 16 Dokumen Capres-Cawapres

KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.

KPU Abaikan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu

Pemilu berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Transparansi merupakan syarat mutlak untuk menjamin kejujuran dan keadilan tersebut.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia