Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Masa kampanye selama 7 bulan dinilai terlalu lama. Kampanye pemilu dinilai cukup dilakukan selama 3 bulan saja.
Mendagri menolak Pemilu digelar 21 Februari. Karena bila maju, otomatis tahapan akan maju dan dimulai Juni 2022. Akan ganggu program pemerintah.
peraturan tersebut menjadi dasar atau patokan pelaksanaan pemilu 2024. Dari sana, besaran anggaran yang dibutuhkan bisa diperkirakan.
Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan teradu atau Abdul Karim Omar diadukan oleh sejumlah Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar
DALAM dua pekan terakhir, pemberitaan terkait kebocoran data mulai menyeruak ke publik.
Tujuan tersebut tidak tercapai lantaran pelantikan kepala daerah berbeda-beda tergantung akhir masa jabatan.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
Adapun data Presiden Jokowi dalam sertifikat tersebut yakni NIK, tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi pada 27 Januari 2021, hingga jenis vaksin yang digunakan.
Rentang waktu yang tinggal 2,5 tahun lagi diangap kurang cukup untuk menerapkan sistem rekapitulasi elektronik pemilu yang dikembangkan KPU.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya terjadi masalah terkait hak pilih, secara khusus jaminan hak memilih (right to be voters) belum tuntas.
"UU yang tidak berubah harus direspons cepat menyelesaikan peratuan teknis kepemiluan," ujar Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini
Ketua KPK Firli Bahuri juga telah memerintahkannya, namun kesempatannya belum ada.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum bisa mengakomodir pemilih tanpa KTP elektronik pada pemilu mendatang.
Program tersebut fokus pada pendidikan pemilih di daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, rawan konflik, potensi pelanggaran pemilu tinggi dan rawan bencana alam.
Hal itu tecermin pada riset Puskapol Fisip UI, yang menyatakan keterpilihan perempuan sebagai komisioner KPU RI dan Bawaslu RI masih tergolong rendah.
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan kewenangan perubahan UU ada pada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dalam menyelengarakkan pemilu dan pemilihan taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Skenario yang dimaksud ialah pemilu dalam kondisi pandemi covid-19 dan pemilu dalam situasi normal. Hal itu untuk mengantisipasi risiko jika pandemi belum berakhir.
Saat ini ada sejumlah draf atau rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang tengah disiapkan di antaranya PKPU tentang Program, Tahapan, dan Jadwal baik untuk Pemilu maupun Pilkada 2024
Pasalnya, kata Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved