Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk bisa segera menetapkan hari pemungutan suara pemilu serentak 2024. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim menilai praktis saat ini sudah tidak ada lagi hambatan bagi KPU untuk menetapkan hari pemungutan suara pemilu legislasif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada 21 Febuari 2024.
"Menurut saya sudah tidak ada hambatan untuk KPU menetapkan tanggal Pemilu 2024," ungkap Luqman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (27/11).
Luqman menjelaskan bahwa KPU telah mengantongi 'restu' dari presiden soal tanggal pelaksanaan pemilu. Pernyataan presiden mengenai kesepahaman 21 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemilu disampaikan ketika presiden menerima kunjungan atau audiensi KPU pada pertengahan November silam.
"Bola sekarang ada di tangan KPU untuk menetapkan tanggal pemilu 2024 sebagaimana amanat Pasal 347 ayat (2) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU," jelas Luqman.
Baca juga: Papua tanpa Bedil dan Mesiu
Menurut Luqman, semakin cepat KPU menetapkan tanggal pemilu 2024 maka pelaksanaan pemilu akan semakin baik. Tidak hanya penyelenggara seperti KPU dan Bawasli yang membutuhkan kepastian tanggal pemilu 2022, kepastian tersebut dibutuhkan unutk mengakhiri spekulasi publik mengenai adanya pihak tertentu yang berusaha mengagalkan pemilu dengan tujuan memperpanjang masa jabatan presiden sampai tahun 2027.
"Membiarkan spekulasi publik ini terus berkembang, tentu merugikan rakyat," jelas Luqman.
Secara terpisah, Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa KPU memiliki alasan yang kuat untuk menetapkan hari pelaksanaan pemilu pada 21 Feburuari. Selain itu dirinya juga meyakini bahwa semua pihak dapat memahami bahwa kewenangan untuk menetapkan tanggal pemilu ada di KPU.
"Saya pikir semua pihak memahami kewenangan untuk menetapkan ada pada KPU, sudah dipahami 21 februari tidak ada masalah. KPU tetap mengusulkan 21 februari, cuma di dalam UU kan mengatur ada rapat konsultasi," jelas Arief.
Arief memaparkan KPU telah mematangkan rencana pelaksanaan pemilu pada 21 Februari 2024. Penyempurnaan dan persiapan pelaksanaan tahapan pemilu telah dilakukan secara internal oleh KPU. Dalam waktu dekat KPU akan kembali mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR terkait rencana pelaksanaan pemilu pada 21 Febuari 2024 tersebut.
"Kalau tidak Senin besok atau paling lambat Selasa kita akan berkirim surat untuk rapat konsultasi. Tentu KPU berharap rapat ini merupakan konsultasi yang terakhir," tegasnya. (OL-4)
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved