Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk bisa segera menetapkan hari pemungutan suara pemilu serentak 2024. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim menilai praktis saat ini sudah tidak ada lagi hambatan bagi KPU untuk menetapkan hari pemungutan suara pemilu legislasif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada 21 Febuari 2024.
"Menurut saya sudah tidak ada hambatan untuk KPU menetapkan tanggal Pemilu 2024," ungkap Luqman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (27/11).
Luqman menjelaskan bahwa KPU telah mengantongi 'restu' dari presiden soal tanggal pelaksanaan pemilu. Pernyataan presiden mengenai kesepahaman 21 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemilu disampaikan ketika presiden menerima kunjungan atau audiensi KPU pada pertengahan November silam.
"Bola sekarang ada di tangan KPU untuk menetapkan tanggal pemilu 2024 sebagaimana amanat Pasal 347 ayat (2) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU," jelas Luqman.
Baca juga: Papua tanpa Bedil dan Mesiu
Menurut Luqman, semakin cepat KPU menetapkan tanggal pemilu 2024 maka pelaksanaan pemilu akan semakin baik. Tidak hanya penyelenggara seperti KPU dan Bawasli yang membutuhkan kepastian tanggal pemilu 2022, kepastian tersebut dibutuhkan unutk mengakhiri spekulasi publik mengenai adanya pihak tertentu yang berusaha mengagalkan pemilu dengan tujuan memperpanjang masa jabatan presiden sampai tahun 2027.
"Membiarkan spekulasi publik ini terus berkembang, tentu merugikan rakyat," jelas Luqman.
Secara terpisah, Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa KPU memiliki alasan yang kuat untuk menetapkan hari pelaksanaan pemilu pada 21 Feburuari. Selain itu dirinya juga meyakini bahwa semua pihak dapat memahami bahwa kewenangan untuk menetapkan tanggal pemilu ada di KPU.
"Saya pikir semua pihak memahami kewenangan untuk menetapkan ada pada KPU, sudah dipahami 21 februari tidak ada masalah. KPU tetap mengusulkan 21 februari, cuma di dalam UU kan mengatur ada rapat konsultasi," jelas Arief.
Arief memaparkan KPU telah mematangkan rencana pelaksanaan pemilu pada 21 Februari 2024. Penyempurnaan dan persiapan pelaksanaan tahapan pemilu telah dilakukan secara internal oleh KPU. Dalam waktu dekat KPU akan kembali mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR terkait rencana pelaksanaan pemilu pada 21 Febuari 2024 tersebut.
"Kalau tidak Senin besok atau paling lambat Selasa kita akan berkirim surat untuk rapat konsultasi. Tentu KPU berharap rapat ini merupakan konsultasi yang terakhir," tegasnya. (OL-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved