Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengirimkan surat perihal konsultasi jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 ke DPR. Tujuannya supaya DPR dapat segera membahasnya sebelum masa sidang kali ini berakhir.
"Hari ini (Selasa, 30/11) KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Surat sudah diterima di staf Setjen DPR RI," ujar Komisioner KPU RI Pramono Tanthowi dal keterangannya, Selasa (30/11).
Menurut dia dalam surat tersebut KPU mengharapkan RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember atau setidak-tidaknya sebelum memasuki masa reses. DPR juga dapat menyesuaikan dengan agenda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II.
"Terkait dengan hari H (pemilu 2024), KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak. Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU (21 Februari 2024) merupakan pilihan paling tepat," paparnya.
Pramono menambahkan KPU juga mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara. "Itu sebagaimana diatur dlm UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2). Sikap Pemerintah Soal Jadwal Pemilu 2024," pungkasnya.
Baca juga: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Terpisah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menilai penentuan jadwal Pemilu 2024 tidak perlu tergesa-gesa. Pasalnya kontestasi demokrasi terakbar itu masih lama dan saat ini terdapat dua agenda besar yakni seleksi calon pimpinan KPU dan Bawaslu RI serta pemulihan ekonomi.
"Pemilu masih lama dan masih cukup waktu. Sekarang juga sedang berlangsung seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu RI periode 2022 - 2027," paparnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/11).
Ia mengatakan pembahasan untuk menentukan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 lebih tepat dilakukan oleh komisioner KPU yang baru. Sebab, mereka yang akan melaksanakan gelaran tersebut.
"Fokus kita saat ini adalah penanganan kesehatan publik dan pemulihan ekonomi. Energi bangsa ini mestinya difokuskan ke situ," ujarnya.
Bahtiar juga mengatakan pemilu 2024 masih tiga tahun lagi dan periode pemerintahan saat ini baru berjalan dua tahun. "Kita saat ini fokus membangun yang bisa kita bangun di tengah pandemi. Kemendagri fokus menjalankan tugas sesuai UU Pemda menggerakkan pemda untuk membangun daerah," terangnya.
Ia pun mengajak semua pihak tidak perlu mempersoalkan jadwal pemilu 2024 karena masih lama. "Fokus kita di situ. Kita tak usah terlalu larut urusan teknis demikian karena sudah ada aturannya, kita ikuti saja," pungkasnya. (OL-4)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved