Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menuturkan perkembangan terakhir rancangan tahapan pemilu yang disusun KPU RI. Hasyim menyampaikan, KPU final mengusulkan penyelenggaraan pemilu pada 21 Februari 2024.
"Boleh dikatakan sudah mendekati fix (pasti) atau final ya yang diusulkan KPU itu hari coblosan 21 Februari 2024 untuk Pemilu," ujar Hasyim seperti dikutip dari siaran pers resmi KPU RI, Selasa (23/11).
Baca juga: DPR Minta Kemenkes Tingkatkan Capaian Program Imunisasi
Hasyim mengatakan KPU dan pemerintah serta Komisi II DPR RI berencana melakukan rapat konsultasi pada 6 Oktober 2021 lalu, tetapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak bisa hadir sehingga KPU akan mengajukan kembali rapat konsultasi untuk membahas tahapan pemilu.
Dengan tidak diubahnya Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maka pemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak lima kotak yakni pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai enam model keserentakan pemilu. Putusan MK tersebut, belum diatur dalam UU Pemilu.
Satu dari enam pilihan model keserentakan pemilu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Tetapi menurut Hasyim, pada putusan MK ada pilihan mengenalkan serentak nasional dan serentak lokal.
KPU, ujar dia, berpandangan pada pilihan opsi pemilu serentak tingkat nasional (Pemilu presiden dan DPR RI, serta DPD) dan tingkat lokal (pemilihan kepala daerah, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang dibedakan waktunya secara interval atau jeda waktu di tengah 5 tahunan pemilu nasional kemudian ada pemilu lokal memilih Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota. (OL-6)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved