Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan capaian program imunisasi demi keberlanjutan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan (program BIAS) serta Program Imunisasi Nasional termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pelaporan cakupan imunisasi sesuai jadwal sebagaimana dasar untuk pelaksanaan program vaksinasi tahun depan.
“Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia vaksin PCV, HPV dan Rotavirus untuk menjamin kontinuitas ketersediaan vaksin,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar saat membacakan poin kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/11).
Dalam rapat yang membahas pelaksanaan Program Vaksin Regular, perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2021, Komisi IX juga mendesak Kemenkes segera merevisi SK Menteri Kesehatan No HK 01.007/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program demonstrasi HPV tahun 20202-2024.
“Untuk memastikan komitmen pemerintah dalam rencana perluasan program vaksinasi HPV tahun 2022 di provinsi dengan prevalensi tinggi dan program nasional di tahun 2023,” ucap politikus Fraksi PKS itu.
Dan untuk peningkatan cakupan imunisasi, Komisi IX mendorong kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi guna mempercepat pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) serta program imunisasi nasional (termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus) dengan melibatkan secara intensif pemerintah daerah, organisasi profesi dan komisi IX.
Sebelumnya, (Plt) Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan penyebab rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak terjadi karena sejumlah kendala seperti masalah administrasi pengadaan vaksin, biaya distribusi dan penyimpanan vaksin serta sejumlah kendala lainnya.
“Rendahnya cakupan imunisasi rutin ini karena beberapa kendala di lapangan seperti kendala administrasi pengadaannya. Tentu harus ada solusi perencanaan metode pengadaan yang tepat,” terangnya.
Adapun imunisasi dimaksud yakni imunisasi mulai anak dari usia 12-23 bulan yang pada bulan Oktober target 78,0% hingga Oktober 2021 ini baru mencapai 56,5%.
Selain itu, untuk campak rubella di bawah 2 tahun untuk bayi pada Januari hingga Oktober masih sangat jauh dari target 67,5%, saat ini baru mencapai 40,9%.
Maxi mengatakan, selain terkendala masalah administrasi pengadaan vaksin, kendala lainnya adalah terkait dengan distribusi dan penyimpanan. Dalam hal ini, distribusi ke kabupaten/kota terkendala dengan pembiayaan karena ada daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya serta kendala gudang penyimpanan vaksin penuh karena bersamaan dengan vaksin Covid-19.
Rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan beserta jajaran, turut dihadiri Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pengurus Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI). (Iam/RO/OL-09)
Vaksin influenza untuk anak bisa diberikan pada anak berusia lebih dari 3 bulan. Selain anak, vaksin flu juga perlu diberikan untuk kelompok rentan.
Vaksinasi shingrix terbukti sangat efektif mencegah cacar api dan neuralgia pada pasien yang sudah terkena cacar api.
Vaksinasi BCG pada anak di negara-negara yang tinggi angka TB efektif untuk mencegah penyakit TB yang berat seperti TB di selaput otak, atau TB milier yang dapat menyebabkan sesak napas.
Demam setelah imunisasi pada anak adalah salah satu efek samping yang sering terjadi dan menjadi kekhawatiran banyak orang tua.
Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memvaksinasi IMS gonorea, yagn difokuskan pada pria gay dan biseksual.
Vaksin HPV memberikan kesempatan bagi tubuh untuk membangun respon imunitas terhadap beberapa tipe HPV.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved