Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Bawaslu tidak dapat menjamin legitimasi para caleg yang didaftarkan partai politik ke KPU untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. Sebab, akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon terbatas
KOALISI Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya untuk putaran kedua tetap ada.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah sejak awal sudah menyepakati anggaran pemilu 2024 senilai Rp76,6 triliun, termasuk pemilu putaran kedua.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00
PASANGAN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan siap bila jadwal pendaftaran capres-cawapres dimajukan.
“Bagus. Memininalkan manuver,” tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Media Indonesia
KOALISI partai politik mesti segera memutuskan pasangan capres dan capres yang bakal diusung pada Pemilu 2024. Sebab, waktu pendaftaran bakal dimulai sekitar satu bulan lagi
KPU) diharapkan mampu bersikap independen untuk merevisi beleid keterwakilan minimal 30% perempuan caleg pasca-putusan MA terkait uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah bahwa majunya jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 didesain pihaknya.
PRESIDEN Joko Widodo diminta tegas dalam menyikapi rencana KPU yang tidak mewajibkan calon presiden dan calon wakil presiden berlatar belakang menteri untuk mundur dari jabatan
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi beleid keterwakilan minimal 30% perempuan caleg. Kenapa?
RENCANA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar penghitungan surat suara lewat dua panel di tempat pemungutan suara (TPS) dinilai dilematis.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) masih mempertahankan pemungutan suara dengan sistem noken di Bumi Cenderawasih pada Pemilu 2024 mendatang. Begini tanggapan pengamat.
Bawaslu menilai model penghitungan suara dua panel yang digagas KPU bakal menimbulkan persoalan. Pasalnya, pengawas yang ditempatkan di tempat hanya satu orang.
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
DKPP mengingatkan KPU dan Bawaslu mempertahankan integritas dan tidak mudah menerima godaan yang melanggar hukum menjelang Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengatur soal laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada Pemilu 2024.
“Dalam konteks pelaksanaan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilihan atau pilkada yaitu prinsip berkepastian hukum,” tegas Komisioner KPU RI, Idham Holik
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal wacana memajukan jadwal Pilkada 2024.
Anggota Komisi II DPR Supriyanto menilai implementasi pendaftaran Bacaleg secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) belum efisien dan efektif.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved