Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan umat Islam memberikan kontribusi yang besar dalam konteks demokrasi global. Umat Islam di Indonesia dinilainya lebih kompatibel dengan demokrasi dibanding negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
Hal itu disampaikan Hasyim usai menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10). Menurut Hasyim, jika didasarkan pada jumlah populasi, Indonesia mempraktikkan demokrasi elektoral ketiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat.
"Warga Indonesia ini paling banyak adalah umat Islam, maka bisa dikatakan bahwa kontribusi umat Islam dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ini dan juga dalam konteks demokrasi global memberikan kontribusi yang besar," terangnya.
Baca juga: KPU Bakal Periksa Ulang Kesehatan Cak Imin
Fakta tersebut melandasi KPU menjajaki kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim meyakini NU turut turut telah berkontribusi dalam mendirikan dan memperjuangkan Indonesia sampai saat ini.
"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jam’iyah memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi, khususnya untuk Pemilu 2024 nanti," jelas Hasyim.
Baca juga: LAZISNU PBNU Akan Kirim Bantuan ke Palestina
Nota kesepahaman antara KPU dan PBNU bertajuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim mengatakan, dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakat, KPU juga memfasilitasi pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di pesantren-pesantren.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengatakan pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Keluarga Maslahat yang melibatkan keluarga di tingkat basis desa. Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi salah satu saluran pendidikan politik yang dilakukan warga NU.
Gus Yahya berharap, nota kesepahaman yang ditandatanganinya dengan Ketua KPU RI dapat menjadi titik tolak untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu.
"Ini menjadi salah satu topik utama komunikasi PBNU kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara," tandasnya. (Tri/Z-7)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved