Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan umat Islam memberikan kontribusi yang besar dalam konteks demokrasi global. Umat Islam di Indonesia dinilainya lebih kompatibel dengan demokrasi dibanding negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
Hal itu disampaikan Hasyim usai menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10). Menurut Hasyim, jika didasarkan pada jumlah populasi, Indonesia mempraktikkan demokrasi elektoral ketiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat.
"Warga Indonesia ini paling banyak adalah umat Islam, maka bisa dikatakan bahwa kontribusi umat Islam dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ini dan juga dalam konteks demokrasi global memberikan kontribusi yang besar," terangnya.
Baca juga: KPU Bakal Periksa Ulang Kesehatan Cak Imin
Fakta tersebut melandasi KPU menjajaki kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim meyakini NU turut turut telah berkontribusi dalam mendirikan dan memperjuangkan Indonesia sampai saat ini.
"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jam’iyah memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi, khususnya untuk Pemilu 2024 nanti," jelas Hasyim.
Baca juga: LAZISNU PBNU Akan Kirim Bantuan ke Palestina
Nota kesepahaman antara KPU dan PBNU bertajuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim mengatakan, dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakat, KPU juga memfasilitasi pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di pesantren-pesantren.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengatakan pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Keluarga Maslahat yang melibatkan keluarga di tingkat basis desa. Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi salah satu saluran pendidikan politik yang dilakukan warga NU.
Gus Yahya berharap, nota kesepahaman yang ditandatanganinya dengan Ketua KPU RI dapat menjadi titik tolak untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu.
"Ini menjadi salah satu topik utama komunikasi PBNU kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara," tandasnya. (Tri/Z-7)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved