Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan umat Islam memberikan kontribusi yang besar dalam konteks demokrasi global. Umat Islam di Indonesia dinilainya lebih kompatibel dengan demokrasi dibanding negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
Hal itu disampaikan Hasyim usai menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10). Menurut Hasyim, jika didasarkan pada jumlah populasi, Indonesia mempraktikkan demokrasi elektoral ketiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat.
"Warga Indonesia ini paling banyak adalah umat Islam, maka bisa dikatakan bahwa kontribusi umat Islam dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ini dan juga dalam konteks demokrasi global memberikan kontribusi yang besar," terangnya.
Baca juga: KPU Bakal Periksa Ulang Kesehatan Cak Imin
Fakta tersebut melandasi KPU menjajaki kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim meyakini NU turut turut telah berkontribusi dalam mendirikan dan memperjuangkan Indonesia sampai saat ini.
"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jam’iyah memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi, khususnya untuk Pemilu 2024 nanti," jelas Hasyim.
Baca juga: LAZISNU PBNU Akan Kirim Bantuan ke Palestina
Nota kesepahaman antara KPU dan PBNU bertajuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim mengatakan, dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakat, KPU juga memfasilitasi pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di pesantren-pesantren.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengatakan pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Keluarga Maslahat yang melibatkan keluarga di tingkat basis desa. Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi salah satu saluran pendidikan politik yang dilakukan warga NU.
Gus Yahya berharap, nota kesepahaman yang ditandatanganinya dengan Ketua KPU RI dapat menjadi titik tolak untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu.
"Ini menjadi salah satu topik utama komunikasi PBNU kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara," tandasnya. (Tri/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved