Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGGIAT Pemilu sekaligus mantan anggota Bawaslu RI, Wahidah Suaib menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikonsistensi dalam mengatur syarat usia capres-cawapres. Hal tersebut terlihat dari keterbukaan KPU yang akan merevisi PKPU terkait batas minimal usia pencalonan presiden/wapres yang saat ini tengah di uji di Mahkamah Konstitusi (MK)
"Ini juga menggunakan standar ganda dalam memperlakukan putusan MA & bakal putusan MK," kata Wahidah saat dihubungi, Kamis (12/10).
Baca juga : Siapkan PKPU Sebelum Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, PKS Duga KPU Sesumbar
Ini berbeda dengan sikap KPU yang lambat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi PKPU 10/2023 berkaitan dengan penghitungan keterwakilan bakal calon anggota legislatif perempuan.
Baca juga : KPU: Partai Baru tak Bercokol di Surat Suara Pilpres
"Realitas tersebut semakin menunjukkan ketidakmandirian KPU," kata Wahidah.
Meski sikap KPU ini menunjukkan ada indikasi kuat bahwa MK sudah mengabulkan uji materi, tapi Wahidah mengatakan tidak bisa dispekulasikan seperti itu.
"Kita tunggu saja putusan MA. Yang jelas statement KPU tersebut mencabik rasa keadilan bagi pejuang keterwakilan perempuan dan perempuan potensial yang mestinya bisa jadi caleg," kata Wahidah. (Z-8)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti adanya intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perubahan syarat usia capres dan cawapres.
THE Asian Network for Free Elections (Anfrel) merilis laporan mengenai pengamatan ahli terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.
KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) mengapresiasi putusan DKPP soal Ketua KPU.
PENGGUGAT uji materi batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi, Almas Tsaqibirru dikabarkan melayangkan gugatan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pencabutan uji konstitusionalitas batas usia capres-cawapres.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved