Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari optimistis Pemilu 2024 bakal berjalan damai. Tiadanya rangkaian pemilihan kepala daerah yang mengawali Pemilu 2024 diyakini meminimalkan konflik yang terjadi.
Ia mencontohkan, rangkaian Pemilu 2019 dimulai sejak Pilkada 2017 dan Pilkada 2019. Oleh karena itu, situasi pemanasan politik untuk Pemilu 2019 sudah dimulai sejak rangkaian pilkada sebelumnya, terutama Pilgub DKI Jakarta 2017.
Sementara itu, tidak ada pilkada yang digelar bagi kepala daerah yang jabatan berakhir pada 2022 dan 2023 sebelum Pemilu 2024. Oleh karena itu, Hasyim meyakini konflik dalam konteks kontestasi pilkada dapat dikatakan hampir tidak ada.
Baca juga: KPU Siapkan Tim Dokter Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres
"Sehingga memasuki tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang dimulai dari 2022, setidaknya ketegangan yang sifatnya konflik dan kompetisi dalam pilkada itu tidak ada," katanya di Jakarta, Rabu (11/10).
Di sisi lain, Hasyim menyoroti tidak adanya kawan dan lawan yang abadi dalam pemilu.
Baca juga: KPU Dinilai Terapkan Standar Ganda Sikapi Putusan Mahkamah
Sebab, kawan-kawan politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menjadi lawan politik pada kontestasi Pilkada 2024, begitupun sebaliknya.
"Karena hasil pemilu tidak dapat diprediksi, kami meyakini partai-partai ini akan menahan diri dalam konteks kompetisi, konfliknya tidak keras," pungkasnya. (Tri/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Sugiono mengatakan dirinya telah menginstruksikan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran agar menyiapkan berbagai opsi jika sewaktu-waktu evakuasi perlu dilakukan.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Serangan udara AS di ibu kota Venezuela Caracas, penangkapan Presiden Nicolás Maduro, serta pengambilalihan fasilitas energi strategis menandai eskalasi terbuka
Konflik antara Danielle NewJeans dengan agensinya, ADOR, merupakan puncak dari pertikaian panjang yang berakar pada krisis internal manajemen sejak 2024.
Konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved