Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari optimistis Pemilu 2024 bakal berjalan damai. Tiadanya rangkaian pemilihan kepala daerah yang mengawali Pemilu 2024 diyakini meminimalkan konflik yang terjadi.
Ia mencontohkan, rangkaian Pemilu 2019 dimulai sejak Pilkada 2017 dan Pilkada 2019. Oleh karena itu, situasi pemanasan politik untuk Pemilu 2019 sudah dimulai sejak rangkaian pilkada sebelumnya, terutama Pilgub DKI Jakarta 2017.
Sementara itu, tidak ada pilkada yang digelar bagi kepala daerah yang jabatan berakhir pada 2022 dan 2023 sebelum Pemilu 2024. Oleh karena itu, Hasyim meyakini konflik dalam konteks kontestasi pilkada dapat dikatakan hampir tidak ada.
Baca juga: KPU Siapkan Tim Dokter Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres
"Sehingga memasuki tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang dimulai dari 2022, setidaknya ketegangan yang sifatnya konflik dan kompetisi dalam pilkada itu tidak ada," katanya di Jakarta, Rabu (11/10).
Di sisi lain, Hasyim menyoroti tidak adanya kawan dan lawan yang abadi dalam pemilu.
Baca juga: KPU Dinilai Terapkan Standar Ganda Sikapi Putusan Mahkamah
Sebab, kawan-kawan politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menjadi lawan politik pada kontestasi Pilkada 2024, begitupun sebaliknya.
"Karena hasil pemilu tidak dapat diprediksi, kami meyakini partai-partai ini akan menahan diri dalam konteks kompetisi, konfliknya tidak keras," pungkasnya. (Tri/Z-7)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved