Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengingatkan bahwa rakyat Indonesia bertaruh pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang transparan.
Hal itu disampaikannya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 antara PBNU dan KPU RI di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
"Kita bertaruh pada Pak Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan, termasuk juga Bawaslu dan lain-lain bahwa pemilu itu sendiri diselenggarakan secara sungguh-sungguh adil dan transparan," ujarnya.
Baca juga: Ketua KPU RI: Kontribusi Umat Islam Besar dalam Demokrasi Global
Menurut Gus Yahya, semua orang perlu mengetahui apa yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apa saja yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan tersebut.
"Bukan untuk menggagalkan proses itu sendiri, tentu saja, tetapi untuk menjadi bahan perbaikan ke depan," ujarnya.
Baca juga: KPU Bakal Periksa Ulang Kesehatan Cak Imin
Di sisi lain, Gus Yahya juga meminta masyarakat untuk berprasangka baik terhadap sistem pemilu. Itu diperlukan agar rakyat percaya pada sistem pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sosialisasi-sosialisasi supaya rakyat memahami bentuk sistem pemilu dan hak-hak mereka.
Pihaknya percaya bahwa pemilu merupakan titik tolak yang paling mendasar sebagai konstruksi politik Tanah Air.
"Maka kepercayaan rakyat kepada sistem politik juga tergantung pada kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu," tandasnya. (Tri/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved