Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Pemilu 2024 dinilai berjalan jujur dan adil (jurdil). Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebanyak tiga kali terkait Sistem Informasi Rekapitulasi
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menunda rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional yang harusnya digelar hari ini, Rabu (28/2).
Masyarakat umum dapat menyaksikan jalannya proses rekapitulasi itu melalui kanal YouTube milik KPU RI secara streaming.
Pesan kepada anggota DPR, lakukan hak angket ini untuk mengoreksi Pemilu 2024 yang dianggap kotor.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih mempersiapkan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur
PROSES penghitungan suara oleh KPU masih gonjang-ganjing, tetapi Prabowo-Gibran malah mempersiapkan implementasi program unggulan yang digaungkan keduanya selama kampanye.
KPU berencana memotret wajah dan identitas pemilih saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pihaknya akan merundingkan penghapusan metode pos dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terlebih dahulu.
Kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 itu lebih menyoroti data IT yang belakangan dikritisi publik
Temuan ini diperkuat dengan surat klarifikasi temuan Model D dari Panwascam Pakisjaya kepada PPK Pakisjaya.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang diberi mandat DPP Golkar untuk mencapai target perolehan kursi DPR dan DPRD DKI Jakarta menunjukkan hasil positif.
Sekretaris DPW PKS Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pihaknya juga memiliki kader politikus muda yang siap menjadi kuda hitam di Pilkada 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan baru akan membahas detail rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 setelah hasil pemilihan presiden yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengguliran hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 dinilai sangat diperlukan. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu sudah sangat rendah.
Penggunaan hak angket dinilai akan mampu membuka sisi-sisi gelap terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
KECURIGAAN terhadap proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024 wajar terjadi. Segala kejanggalan Pemilu 2024 terpampang di depan mata.
CALON Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD menegaskan hak angket bisa dilakukan terhadap pemerintah.
Isu-isu seperti gagalnya Sirekap dan kegagalan dalam mengelola data suara secara transparan menambah skeptisisme warganet.
Migrant Care mendorong KPU mengaudit logistik pemilu metode pos. Pasalnya, pendistribusian logistik menggunakan pos itu dinilai banyak menghilangkan surat suara dan buang banyak biaya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved