Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR Telematika Roy Suryo mengaku geram dengan alasan yang diberikan KPU saat menghilangkan diagram pie perolehan suara di Sirekap. Dia juga mempertanyakan untuk apa anggaran puluhan miliar dari negara apabila output Sirekap hanya menampilkan foto form c hasil.
“Memang IT KPU ini sudah sangat parah, bahkan membuat kegaduhan atau perpecahan di masyarakat. Kalau begini, buat apa kemarin-kemarin dibangga-banggakan soal OCR, OMR, yang berbiaya sangat besar tersebut? Buang-buang uang, waktu, tenaga dan masih banyak lagi,” kata Roy kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Dia juga menjelaskan kejadian situs Sirekap yang down semalam, Selasa (5/3), tidak ada kaitannya dengan downnya Instagram dan Facebook.
Baca juga : Diagram Perolehan Suara Sirekap Lenyap, Sahroni Nilai Saatnya Audit IT KPU
“Meski bersamaan dengan downnya Instagram dan Facebook tetapi tidak berhubungan langsung, karena situs tetap bisa diakses hanya data-datanya (diagram pie) yang hilang. Seperti ingin mencari momen biar samaan,” ujarnya.
Roy juga menilai data-data yang sebelumnya disuguhkan lewat diagram dan grafik itu memang sengaja dihilangkan. Terbukti dari pengakuan pihak KPU yang mengatakan kini sengaja hanya menampilkan foto C hasil untuk menghindari prasangka di masyarakat.
“Data-data hilang ini bukan tidak mungkin ada unsur kesengajaan, apalagi sudah diakui itu memang disengaja. Makanya saya sejak awal terus mendesak audit forensic untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi dan menghindari kecurangan-kecurangan yang akan terjadi,” tandas Roy Suryo.
(Z-9)
PENGGELEMBUNGAN jumlah pemilih dalam situs Sirekap juga terjadi di wilayah Jawa Barat. Lagi-lagi, penggelembungan terjadi pada pasangan Prabowo-Gibran.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Idham Holik mengatakan Sirekap telah disetujui untuk digunakan kembali di Pilkada 2024.
KPUD harus mengkaji ulang keputusan ini, kemudian melakukan pengembangan teknologi yang lebih komprehensif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), untuk mendukung perhitungan dan pelaporan hasil pemilu secara lebih efisien,
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved