Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH mengungkapkan, program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum masuk dalam penganggaran yang sedang dibahas dan disusun oleh pemerintah.
Itu karena keputusan final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum keluar dan masih banyak pertimbangan lain yang dikaji oleh pemerintah.
"Tahun ini ada isu makan gratis, kita ini melakukan antisipasi. Kita lakukan persiapan, tapi belum memasukkannya. Kita masih menunggu proses-prosesnya," ujar Deputi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Garbera di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga : Anggaran Subsidi Pangan di Banyumas dari APBD
Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan banyak hal dan faktor dalam penyusunan anggaran. Dari sisi pangan, misalnya, pemerintah masih fokus pada upaya swasembada gula, beras, dan sejumlah bahan pangan lainnya.
Belum lagi permasalahan pupuk yang saat ini mengalami kenaikan harga masih menjadi perhatian utama pemerintah agar produktivitas pertanian dapat meningkat. "Pupuk ini sedang kita revitalisasi lagi bagaimana untuk kebijakan pupuk bersubsidi. Kemudian terkait dengan sarana prasarana, mekanisasi, pengairan, itu coba kita lihat lagi semua," kata Dida.
Jika pun nantinya program makan siang gratis itu berjalan, lanjut Dida, pemerintah juga pasti akan menimbang besaran biaya yang akan dikeluarkan. Terlebih belakangan ini harga-harga pangan tengah mengalami kenaikan.
Namun sejauh ini, pemerintah disebut sama sekali belum membahas mengenai mekanisme, penganggaran dan hal-hal detail yang terkait dengan program makan siang gratis. Pembahasan baru dilakukan sebagai bentuk antisipasi seperti penyusunan anggaran setiap tahunnya.
"Itu masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan gratis, tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan kita dalam mengalokasikan anggaran. Jadi isu-isu yang memang akan berdampak itu dipertimbangkan," kata Dida. (Mir/Z-7)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan
Akibat rob, setiap hari warga harus berjibaku menghadapi kesulitan banjir dengan menerobos genangan setinggi lutut orang dewasa untuk dapat keluar masuk desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved