Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Bantuan perbaikan RTLH, diserahkan secara simbolis oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo kepada lima penerima manfaat di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Rabu (11/6).
Penyerahan bantuan dihadiri Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Ketua Komisi III DPRD Dwi Atmojo, Kepala OPD Klaten, dan warga penerima bantuan sosial perbaikan RTLH.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Muh Anwar Shodiq, melaporkan bantuan perbaikan 227 unit RTLH tahun ini tersebar di 87 desa/kelurahan di 26 kecamatan.
Untuk bantuan sosial perbaikan RTLH, per unit dianggarkan Rp15 juta. Sehingga, total anggaran mencapai Rp3,405 miliar. Anggaran ini bersumber dari APBD Klaten 2025.
“Bantuan sosial Rp15 juta per unit itu diperuntukkan bahan bangunan/meterial Rp12,5 juta, upah Rp2,350 juta, dan biaya operasional fasilitator Rp150 ribu,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Shodiq juga melaporkan, berdasarkan hasil pendataan Diperakim, bahwa di Klaten masih terdapat 9.125 unit rumah belum layak huni.
“Memang, masih banyak RTLH di Klaten. Namun, sudah ada beberapa intervensi dalam penanganannya, seperti dari APBD Klaten, APBD Provinsi, Dana Desa, CSR, dan dunia usaha,” imbuhnya.
Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Klaten 2025 menyerahkan bantuan perbaikan RTLH 227 unit dengan total anggaran dari APBD Klaten Rp3,405 miliar.
Terkait data bahwa di Klaten masih ada sekitar 9.000 RTLH, Hamenang menyatakan akan dilakukan verifikasi, dan hasilnya nanti mungkin tinggal 70% atau 5.000-6.000 unit.
“Dengan kerja sama yang baik antara Pemkab, Bank Jateng, CSR, dan Baznas, insyaallah di akhir periode lima tahun kepemimpinannya RTLH selesai di Klaten,” ungkapnya.
Perlu diketahui, bahwa dengan hunian yang layak permasalahan kemiskinan dan stunting bisa turun. Karena itu, Hamenang minta agar para penerima bansos mengoptimalkan dana perbaikan RTLH.
“Ya, ke depan kita wujudkan hunian masyarakat yang layak, kemiskinan turun, kesehatan meningkat, dan akhirnya Klaten menuju maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya. (JS/E-4)
Sampai bulan Juni ini, sekitar 690 rumah telah selesai diperbaiki. Total unit Rutilahu sebanyak 1.775 unit tersebar di 30 kecamatan.
Luthfi mengatakan, perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025 ini. Total tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.
GUBERNUR Bali Wayan Koster akan menggandeng TNI AD (Kodam IX Udayana dan Korem 163 Wira Satya) dalam program bedah rumah warga tak layak huni.
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved