Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menebus ijazah milik warga Jakarta yang tertahan di sekolah-sekolah swatsa akibat tidak mampu membayar tunggakan uang sekolah.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025. Total sebanyak 1.315 ijazah telah diberikan kepada warga.
"Tahap 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 Kepada 117 peserta didik. Tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025 kepada 371 peserta didik. Dan hari ini disalurkan tahap ketiga tahun 2025 Kepada 827 peserta didik," ujar Kepala Dinas Nahdiana, Selasa (3/6).
Perinciannya, yakni untuk lulusan SD 44, SMP 160, SMA 138, SMK 456, PKBM 29. Lebih lanjut, Nahdiana mengungkap total anggaran yang sudah digunakan untuk menembus ribuan ijazah tersebut hingga Rp4,3 miliar. Ia menjelaskan, hal itu juga berkat kerja sama Provinsi DKI Jakarta dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.
"Jadi total realisasi bantuan sebanyak 1.315 peserta didik, senilai Rp4.338.796.771 dan ini hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Baznas Bazis DKI," pungkasnya. (Far/P-2)
Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.
Soal Roblox, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta Iin Mutmainnah meminta para orangtua perketat pengawasan pada anak-anak.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku langsung bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat dirusak massa aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR pada Senin 25 Agustus
Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.
Kebijakan itu dinilai sesat pikir, kontraproduktif dengan strategi transportasi berkelanjutan, sekaligus merugikan perekonomian regional.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Alokasi anggaran tambahan tersebut direncanakan untuk menunjang program di sejumlah deputi.
Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.
Jika anggaran pendidikan dipangkas dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved