Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KPU Provinsi Bengkulu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat provinsi pada Rabu (6/3) hingga Jumat (8/3).
"Pada pleno ini masing-masing KPU kabupaten/kota akan menyampaikan hasil perolehan suara di masing-masing wilayah dan dalam pleno ini juga dibuka serta dibacakan KPU kabupaten/kota," kata Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono di Bengkulu.
Pleno tersebut, lanjut dia, untuk mengetahui hasil perolehan suara di Provinsi Bengkulu, pada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan DPRD Provinsi Bengkulu.
Baca juga : Masyarakat Wajib Pantau Proses Rekapitulasi Berjenjang
Pada pleno hari pertama, diawali dari Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, dan Kepahiang.
Pada penyampaian hasil perolehan suara juga dihadiri saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon perseorangan dan saksi dari partai politik untuk mencocokkan hasil pembacaan formulir D hasil dan hasil yang tercantum dalam tampilan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara (Sirekap) pemilu.
"Forum ini juga menjadi sarana bagaimana KPU memeriksa bersama dan kalau memang masih terjadi selisih hasil dalam perolehan suara itu nanti akan dikoreksi bersama saksi, Bawaslu dan KPU," imbuhnya.
Sirekap pemilu, kata dia, merupakan alat bantu sehingga jika terjadi perbedaan hasil untuk acuan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara tetap menggunakan formulir D dari hasil pleno tingkat kabupaten/kota yang dijadikan dasar hukum. (Z-6)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved