Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi masalah keterbukaan informasi Pemilu 2024 yang dinilai anjlok oleh salah satu pemantau pemilu, Jaga Pemilu.
Menurut Idham, lebih baiknya transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dibuktikan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dan disiarkan secara langsung dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.
"Hal ini belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa KPU berkomitmen untuk lebih transparan," kata Idham kepada Media Indonesia, Selasa (26/3).
Baca juga : Presiden Joko Widodo Hormati Hasil Rekapitulasi KPU
Di sisi lain, Idham juga menegaskan tata kelola penyelenggaraan pemilu kali ini lebih baik. Sebab, pihaknya mampu menyederhanakan berbagai jenis formulir pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Baginya, hal itu merupakan bukti nyata.
"Yang dikemukakan oleh pemantau (Jaga Pemilu) tersebut subjektif dan tidak bisa menyampaikan indikator secara objektif," tandasnya.
Sebelumnya, Jaga Pemilu menyoroti keterbukaan informasi dalam tahapan Pemilu 2024 yang dinilai anjlok ketimbang pemilu sebelumnya. Itu salah satunya terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sempat ditutup sementara oleh KPU.
"Kita bisa lihat bahwa transparansi dan tata kelola pemilu terbatas," ujar Ketua Tim Pemantau Jaga Pemilu Luky Djanji dalam konferensi pers di Jakarta. (Tri/Z-7)
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Transparansi itu dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan versi hitung cepat (quick count) perbedaannya tak signifikan.
LEMBAGA pendidikan atau sekolah di Kota Depok, khususnya sekolah negeri tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan belajar tahun ajaran 2022.
Keluarga meminta agar proses hukum pelaku dilakukan secara transparan melalui peradilan umum; tidak dipisah-pisahkan, ada yang di Peradilan Militer dan ada pelaku (sipil) di peradilan umum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved