Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi masalah keterbukaan informasi Pemilu 2024 yang dinilai anjlok oleh salah satu pemantau pemilu, Jaga Pemilu.
Menurut Idham, lebih baiknya transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dibuktikan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dan disiarkan secara langsung dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.
"Hal ini belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa KPU berkomitmen untuk lebih transparan," kata Idham kepada Media Indonesia, Selasa (26/3).
Baca juga : Presiden Joko Widodo Hormati Hasil Rekapitulasi KPU
Di sisi lain, Idham juga menegaskan tata kelola penyelenggaraan pemilu kali ini lebih baik. Sebab, pihaknya mampu menyederhanakan berbagai jenis formulir pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Baginya, hal itu merupakan bukti nyata.
"Yang dikemukakan oleh pemantau (Jaga Pemilu) tersebut subjektif dan tidak bisa menyampaikan indikator secara objektif," tandasnya.
Sebelumnya, Jaga Pemilu menyoroti keterbukaan informasi dalam tahapan Pemilu 2024 yang dinilai anjlok ketimbang pemilu sebelumnya. Itu salah satunya terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sempat ditutup sementara oleh KPU.
"Kita bisa lihat bahwa transparansi dan tata kelola pemilu terbatas," ujar Ketua Tim Pemantau Jaga Pemilu Luky Djanji dalam konferensi pers di Jakarta. (Tri/Z-7)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Aksi itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
PROSES hukum terhadap tersangka Suhari alias Aoh kini memasuki babak baru.
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved