Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi masalah keterbukaan informasi Pemilu 2024 yang dinilai anjlok oleh salah satu pemantau pemilu, Jaga Pemilu.
Menurut Idham, lebih baiknya transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dibuktikan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dan disiarkan secara langsung dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.
"Hal ini belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa KPU berkomitmen untuk lebih transparan," kata Idham kepada Media Indonesia, Selasa (26/3).
Baca juga : Presiden Joko Widodo Hormati Hasil Rekapitulasi KPU
Di sisi lain, Idham juga menegaskan tata kelola penyelenggaraan pemilu kali ini lebih baik. Sebab, pihaknya mampu menyederhanakan berbagai jenis formulir pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Baginya, hal itu merupakan bukti nyata.
"Yang dikemukakan oleh pemantau (Jaga Pemilu) tersebut subjektif dan tidak bisa menyampaikan indikator secara objektif," tandasnya.
Sebelumnya, Jaga Pemilu menyoroti keterbukaan informasi dalam tahapan Pemilu 2024 yang dinilai anjlok ketimbang pemilu sebelumnya. Itu salah satunya terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sempat ditutup sementara oleh KPU.
"Kita bisa lihat bahwa transparansi dan tata kelola pemilu terbatas," ujar Ketua Tim Pemantau Jaga Pemilu Luky Djanji dalam konferensi pers di Jakarta. (Tri/Z-7)
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Pengadaan anggaran untuk menyewa private jet yang dilakukan KPU RI pada 2024 lalu patut dipertanyakan.
Komunikasi yang efisien dan transparansi sangat penting dalam layanan e-brokerage, dimana trader mencurahkan waktu dan upaya yang signifikan untuk mencapai hasil positif.
Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.
MBG terkesan dipaksakan berjalan dengan perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved