NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

RUU TNI Perlu Terus Dikawal dan Harus Transparan

Despian Nurhidayat

18/3/2025 15:56

RUU TNI Perlu Terus Dikawal dan Harus Transparan — Ilustrasi.(MI)

FOUNDER dan Executive Director Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa secara substantif, bahasan soal revisi UU TNI sejauh ini berjalan sesuai konteks. Perlu pengaturan organisasional soal kedudukan TNI kemudian soal masa pensiun prajurit dan penugasan prajurit di jabatan sipil.

Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.

“Perlu terus dikawal oleh semua pihak dan pemerintah bersama DPR sampai sekarang terbuka dengan beragam masukan yang mengemuka karena proses masih berjalan di Komisi I dan perlu mendapat pengesahan dari paripurna,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (18/3).

Agung berharap RUU TNI ke depan dapat menguatkan kolaborasi antara militer dan sipil. “Di luar itu semua, Revisi UU TNI diharapkan bisa memperkuat kolaborasi militer-sipil sekaligus meminimalkan beragam narasi- cerita masa lalu yang belum tuntas sepenuhnya dengan mekanisme monitoring-evaluasi secara komprehensif yang diusahakan bersama,” imbuhnya. (Des/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana

Berita Lainnya

ICW Kritik KPK yang Limpahkan Laporan Dugaan Pemerasan 43 Anggota Polri ke Korsup
25/2/2026 18:59
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Blockchain untuk APBD: Jalan Baru Transparansi Anggaran Daerah
19/2/2026 05:05
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
KPF Masyarakat Sipil Serahkan Laporan Investigasi Kerusuhan Agustus 2025 ke Lembaga Negara
18/2/2026 20:29
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Perlu Transparansi dan Ketegasan dalam Penegakan Aturan Keimigrasian-Ketenagakerjaan
11/2/2026 19:21
Aksi itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Proses yang Transparan dan Profesional Beri Kepastian Hukum
23/1/2026 21:34
PROSES hukum terhadap tersangka Suhari alias Aoh kini memasuki babak baru.
Pengamat Nilai 121 Badan Publik tak Informatif Cerminkan Rendahnya Transparansi Negara
16/12/2025 12:22
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.

LOAD MORE

Opini

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng
03/3/2026 05:15
Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional
03/3/2026 05:10
Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi
03/3/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved