Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath menilai aplikasi Sirekap yang akan kembali digunakan oleh KPUD dalam Pilkada 2024 menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
"Fakta bahwa hingga saat ini data Sirekap dari pemilu sebelumnya masih tidak bisa diakses menambah keraguan akan kesiapan teknologi ini untuk digunakan kembali," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/9).
Baca juga : Waspadai Modus Kecurangan Pilpres Diduplikasi saat Pilkada
Ia mengatakan, ada beberapa yang perlu kembali diperhatikan dalam pelaksanaan aplikasi Sirekap milik KPU itu. Pertama, terkait transparansi dan akses data yang hingga saat ini masyarakat dan pemerhati pemilu belum mendapatkan akses penuh terhadap data Sirekap.
"Ini menciptakan celah untuk manipulasi data dan menurunkan tingkat kepercayaan publik," jelasnya.
Kedua, terkait permasalahan teknologi. Banyak pengguna melaporkan bahwa aplikasi sering down dan tidak stabil. Di negara dengan infrastruktur jaringan yang bervariasi, keandalan teknologi seperti ini harus diuji secara menyeluruh sebelum digunakan pada skala besar.
Baca juga : KPU Luncurkan Sirekap Mobile, Sirekap Web, hingga Sirekap Info Publik
"Jika tidak ada perbaikan signifikan, Sirekap berpotensi menjadi penyebab utama kegagalan Pilkada," jelasnya.
Selain itu, lanjut Annisa, keamanan data dan kepastian data yang diinput aman dan tidak dapat dimanipulasi.
"Dengan kegagalan sebelumnya, wajar jika ada kekhawatiran tentang keamanan data yang bisa berdampak pada hasil pemilu," jelasnya. (Far/P-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved