Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus visualisasi pie chart pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dapat diakses publik lewat laman https://pemilu2024.kpu.go.id dicurigai sejumlah pihak. Terlebih, penghapusan itu di tengah pemberitaan melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Dengan momentum partai politik tertentu yang disorot banyak pihak karena perbedaan mencolok dari hasil quick count yang di bawah angka 4%, kecurigaan muncul bahwa Sirekap rawan dimanipulasi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Mita, sapaan akrabnya, meminta KPU tetap memublikasikan pie chart pada Sirekap yang dapat diakses publik sambil menguatkan hasil rekapitulasi manual berjenjang yang menjadi pijakan penentu hasil Pemilu 2024. Di sisi lain, ia mengajak masyarakat luas untuk terus memantau dan mengawasi proses rekapitulasi suara berjenjang manual.
Baca juga : KPU Jelaskan Alasan Diagram Perolehan Suara Lenyap dari Sirekap
Rekapitulasi itu didasarkan pada formulir C.Hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, tahapan rekapitulasi sudah beranjak ke tingkat kabupaten/kota dan sebagian provinsi. "Namun, ini juga akan menjadi masalah jika saat proses rekapitulasi di TPS ada penghitungan suara ulang dan yang pengubahannya dilakukan di Sirekap, bukan di formulir hasil penghitungan di TPS," tandasnya.
Terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, meski publikasi C.Hasil plano lewat Sirekap menjadi hal krusial, publik juga perlu mengetahui visualisasi versi pie chart. Sebab, pie chart membantu masyarakat mengetahui hasil pemilu dengan lebih mudah.
"Pie chart tidak perlu ditiadakan agar terlihat persentase perolehan suaranya berapa. Agak anomali kalau tiba-tiba pie chart dihilangkan hanya karena dasar ingin mengedepankan C.Hasil," kata Neni.
Sejak permasalahan Sirekap menyeruak, ia menyebut seharusnya KPU langsung melakukan pembenahan secara serius. Meski hanya sebagai alat bantu publikasi suara, akses publik terhadap Sirekap tetap krusial untuk menjaga transparansi penghitungan suara.
Bagi Neni, menghilangkan fitur pie chart tidak menyelesaikan masalah sengkarut pada Sirekap. "Malah justru menambah permasalahan baru," pungkasnya. (Z-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak santri Hidayatullah mencintai hutan melalui gerakan menanam pohon dan menyerahkan 1.015 bibit produktif.
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved