Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEBIJAKAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus visualisasi pie chart pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dapat diakses publik lewat laman https://pemilu2024.kpu.go.id dicurigai sejumlah pihak. Terlebih, penghapusan itu di tengah pemberitaan melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Dengan momentum partai politik tertentu yang disorot banyak pihak karena perbedaan mencolok dari hasil quick count yang di bawah angka 4%, kecurigaan muncul bahwa Sirekap rawan dimanipulasi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Mita, sapaan akrabnya, meminta KPU tetap memublikasikan pie chart pada Sirekap yang dapat diakses publik sambil menguatkan hasil rekapitulasi manual berjenjang yang menjadi pijakan penentu hasil Pemilu 2024. Di sisi lain, ia mengajak masyarakat luas untuk terus memantau dan mengawasi proses rekapitulasi suara berjenjang manual.
Baca juga : KPU Jelaskan Alasan Diagram Perolehan Suara Lenyap dari Sirekap
Rekapitulasi itu didasarkan pada formulir C.Hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, tahapan rekapitulasi sudah beranjak ke tingkat kabupaten/kota dan sebagian provinsi. "Namun, ini juga akan menjadi masalah jika saat proses rekapitulasi di TPS ada penghitungan suara ulang dan yang pengubahannya dilakukan di Sirekap, bukan di formulir hasil penghitungan di TPS," tandasnya.
Terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, meski publikasi C.Hasil plano lewat Sirekap menjadi hal krusial, publik juga perlu mengetahui visualisasi versi pie chart. Sebab, pie chart membantu masyarakat mengetahui hasil pemilu dengan lebih mudah.
"Pie chart tidak perlu ditiadakan agar terlihat persentase perolehan suaranya berapa. Agak anomali kalau tiba-tiba pie chart dihilangkan hanya karena dasar ingin mengedepankan C.Hasil," kata Neni.
Sejak permasalahan Sirekap menyeruak, ia menyebut seharusnya KPU langsung melakukan pembenahan secara serius. Meski hanya sebagai alat bantu publikasi suara, akses publik terhadap Sirekap tetap krusial untuk menjaga transparansi penghitungan suara.
Bagi Neni, menghilangkan fitur pie chart tidak menyelesaikan masalah sengkarut pada Sirekap. "Malah justru menambah permasalahan baru," pungkasnya. (Z-2)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
Jamiluddin menilai isu Jokowi ingin maju menjadi Ketum PSI hanya cek ombak. Ia mengatakan Jokowi ingin tahu seberapa besar para kader PSI masih mendukung dirinya.
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
KAESANG Pangarep mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu Raya 2025. Jika terpilih, ia akan melanjutkan kepemimpinannya di PSI.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved