Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEBIJAKAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus visualisasi pie chart pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dapat diakses publik lewat laman https://pemilu2024.kpu.go.id dicurigai sejumlah pihak. Terlebih, penghapusan itu di tengah pemberitaan melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Dengan momentum partai politik tertentu yang disorot banyak pihak karena perbedaan mencolok dari hasil quick count yang di bawah angka 4%, kecurigaan muncul bahwa Sirekap rawan dimanipulasi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Mita, sapaan akrabnya, meminta KPU tetap memublikasikan pie chart pada Sirekap yang dapat diakses publik sambil menguatkan hasil rekapitulasi manual berjenjang yang menjadi pijakan penentu hasil Pemilu 2024. Di sisi lain, ia mengajak masyarakat luas untuk terus memantau dan mengawasi proses rekapitulasi suara berjenjang manual.
Baca juga : KPU Jelaskan Alasan Diagram Perolehan Suara Lenyap dari Sirekap
Rekapitulasi itu didasarkan pada formulir C.Hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, tahapan rekapitulasi sudah beranjak ke tingkat kabupaten/kota dan sebagian provinsi. "Namun, ini juga akan menjadi masalah jika saat proses rekapitulasi di TPS ada penghitungan suara ulang dan yang pengubahannya dilakukan di Sirekap, bukan di formulir hasil penghitungan di TPS," tandasnya.
Terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, meski publikasi C.Hasil plano lewat Sirekap menjadi hal krusial, publik juga perlu mengetahui visualisasi versi pie chart. Sebab, pie chart membantu masyarakat mengetahui hasil pemilu dengan lebih mudah.
"Pie chart tidak perlu ditiadakan agar terlihat persentase perolehan suaranya berapa. Agak anomali kalau tiba-tiba pie chart dihilangkan hanya karena dasar ingin mengedepankan C.Hasil," kata Neni.
Sejak permasalahan Sirekap menyeruak, ia menyebut seharusnya KPU langsung melakukan pembenahan secara serius. Meski hanya sebagai alat bantu publikasi suara, akses publik terhadap Sirekap tetap krusial untuk menjaga transparansi penghitungan suara.
Bagi Neni, menghilangkan fitur pie chart tidak menyelesaikan masalah sengkarut pada Sirekap. "Malah justru menambah permasalahan baru," pungkasnya. (Z-2)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap UGM yang menolak memfasilitasi peluncuran buku Jokowi's White Paper di Hotel UGM.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar doa bersama jelang peringatan HUT ke-80 RI di GOR Bulungan.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
PSI yang dahulu berlogo mawar dalam kepalan sebuah tangan mengganti gambarnya dengan gajah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved