Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka.
"Saya tidak pernah menjanjikan apapun, ini omong kosong!" cetus Itong
Selain Itong, KPK juga menetapkan Panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono sebagai tersangka.
Terkait ada para pejabat di lingkungan yudikatif, termasuk penegak hukum seperti hakim dan pengacara, pihaknya merasa sangat prihatin.
"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke Kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat, hakim PN Surabaya."
Ghufron mengatakan, saat ini, KPK baru menemukan uang ratusan juta rupiah dari penangkapan ini. Namun, total itu bisa bertambah karena pencarian barang bukti masih dilakukan.
KPK menduga ada penerimaan suap terkait perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dari penangkapan ini.
"KPK datang ke Pengadilan Negeri Surabaya dan langsung menyegel ruangan hakim dan setelah itu pergi."
Andi mengatakan ada Hakim Itong Isnaeni Hidayat dan Panitera Pengganti Hamdan dalam mobil tim KPK saat tiba di Pengadilan Negeri Surabaya.
"Barang bukti uang dimaksud diduga hanya bagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRP (Terbit Rencana Perangin Angin)."
"Dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022."
"Dengan nilai persentase 15% dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5% dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung."
Iskandar diduga membantu Terbit memilih pihak rekanan yang akan memenangkan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan di Langkat.
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin kemudian menyerahkan diri ke Polres Binjai pada sore hari.
Terbit Rencana Perangin Angin terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Langkat pada 2020 sampai 2022.
Mereka tiba sekitar pukul 19.51 WIB. Tidak terlihat ada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam rombongan itu.
Ali enggan memerinci identitas para pihak yang ditangkap. Namun, mereka semua bakal diperiksa lagi setelah tiba di Markas KPK.
Ali mengatakan aset yang disita yakni sebuah tanah dan bangunan senilai Rp10 miliar di Hulu Sungai Utara, uang tunai dalam bentuk rupiah dan asing senilai Rp4,2 miliar.
Tumpak enggan menyampaikan nama pelapornya. Laporan itu sudah diterima dan diproses dengan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Dewas KPK.
jumlah keseluruhan aset tanah milik pemerintah yang tercatat di beberapa BUMN ada sekitar 126 juta bidang. Namun, data terakhir menyebutkan hanya 90 juta bidang yang sudah tercatat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved