Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEORANG hakim, panitera, dan pengacara terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim KPK di Surabaya, Jawa Timur. Keprihatinan ini tentu berlanjut setelah secara berturut beberapa pejabat eksekutif setidaknya tiga kepala daerah yang juga terkena OTT oleh KPK.
"Sungguh semua peristiwa ini garis besarnya karena pelanggaran sistem, karena sistemnya gagal, buruk, atau lemah. Kita sebagai negara hukum sudah memiliki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang makin lama makin kita perbaiki. Sistem harus dibangun agar tidak ada celah dan peluang untuk korupsi, tidak boleh ada lagi sistem yang ramah kepada korupsi," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan resmi, Kamis (20/1).
Sinergi antarlembaga negara, lanjut Firli, dalam pencegahan dan penindakan juga sedang KPK orkestrasikan. Kalau tidak ada pelanggaran sistem yang dilakukan seorang pejabat, tidak akan mungkin ia dapat masuk ke dalam aksi perilaku korupsi.
"Namun apabila pelanggaran sistem dilakukan, tentu oknum-oknum ini bisa berefek perilaku korupsi dan penindakan tegas pasti dilakukan oleh KPK. Selanjutnya saya tegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu. Siapa saja yang melanggar sistem yang telah kita buat demi menjaga integritas kelembagaan dan produktivitas pembangunan yang dicanangkan oleh presiden sebagai pemimpin pasti mereka akan terkena dan dimintakan pertanggungjawaban pidana baik pemidanaan badan maupun perampasan harta miliknya untuk pemiskinan," ucapnya.
Karena itulah, Firli mengajak agar pejabat berhati-hati dan jangan pernah mau berniat sedikit pun untuk korupsi. Ia meminta agar para pejabat menegakkan marwah lembaga dan harga diri agar dapat mewariskan negara dan birokrasi yang membanggakan rakyat serta warisan peradaban antikorupsi bagi generasi selanjutnya.
Terkait ada para pejabat di lingkungan yudikatif, termasuk penegak hukum seperti hakim dan pengacara, pihaknya merasa sangat prihatin dan akan membicarakan dengan organisasi induk yang bersangkutan. Ia ingin tindakan pencegahan di organisasi induknya bisa terus diperkuat supaya pelanggaran hukum dan etika terhadap sistem tidak berlangsung di lembaga tersebut.
Sekali lagi, lanjut Firli, KPK berjanji bahwa penegakan hukum tidak akan pandang bulu. KPK dan seluruh penegak hukum tidak akan pernah lelah dalam pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi. "Sambil menunggu konferensi pers terhadap kegiatan tangkap tangan di Surabaya, saya mohon doa dan dukungan semua sahabat agar semua berjalan lancar dan baik," pungkasnya. (OL-14)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Spirit yang terdalam dari suatu demokrasi ternyata dibungkus dengan kepalsuan tampilan luar yang menghasilkan demokrasi prosedural.
DUKUNGAN masyarakat terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024 makin tak terbendung.
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan untuk tetap memperpanjang penugasan Brigjen Endar Priantoro di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengirim surat izin penyitaan dokumen kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved