SEORANG hakim, panitera, dan pengacara terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim KPK di Surabaya, Jawa Timur. Keprihatinan ini tentu berlanjut setelah secara berturut beberapa pejabat eksekutif setidaknya tiga kepala daerah yang juga terkena OTT oleh KPK.
"Sungguh semua peristiwa ini garis besarnya karena pelanggaran sistem, karena sistemnya gagal, buruk, atau lemah. Kita sebagai negara hukum sudah memiliki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang makin lama makin kita perbaiki. Sistem harus dibangun agar tidak ada celah dan peluang untuk korupsi, tidak boleh ada lagi sistem yang ramah kepada korupsi," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan resmi, Kamis (20/1).
Sinergi antarlembaga negara, lanjut Firli, dalam pencegahan dan penindakan juga sedang KPK orkestrasikan. Kalau tidak ada pelanggaran sistem yang dilakukan seorang pejabat, tidak akan mungkin ia dapat masuk ke dalam aksi perilaku korupsi.
"Namun apabila pelanggaran sistem dilakukan, tentu oknum-oknum ini bisa berefek perilaku korupsi dan penindakan tegas pasti dilakukan oleh KPK. Selanjutnya saya tegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu. Siapa saja yang melanggar sistem yang telah kita buat demi menjaga integritas kelembagaan dan produktivitas pembangunan yang dicanangkan oleh presiden sebagai pemimpin pasti mereka akan terkena dan dimintakan pertanggungjawaban pidana baik pemidanaan badan maupun perampasan harta miliknya untuk pemiskinan," ucapnya.
Karena itulah, Firli mengajak agar pejabat berhati-hati dan jangan pernah mau berniat sedikit pun untuk korupsi. Ia meminta agar para pejabat menegakkan marwah lembaga dan harga diri agar dapat mewariskan negara dan birokrasi yang membanggakan rakyat serta warisan peradaban antikorupsi bagi generasi selanjutnya.
Terkait ada para pejabat di lingkungan yudikatif, termasuk penegak hukum seperti hakim dan pengacara, pihaknya merasa sangat prihatin dan akan membicarakan dengan organisasi induk yang bersangkutan. Ia ingin tindakan pencegahan di organisasi induknya bisa terus diperkuat supaya pelanggaran hukum dan etika terhadap sistem tidak berlangsung di lembaga tersebut.
Sekali lagi, lanjut Firli, KPK berjanji bahwa penegakan hukum tidak akan pandang bulu. KPK dan seluruh penegak hukum tidak akan pernah lelah dalam pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi. "Sambil menunggu konferensi pers terhadap kegiatan tangkap tangan di Surabaya, saya mohon doa dan dukungan semua sahabat agar semua berjalan lancar dan baik," pungkasnya. (OL-14)
