Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
AKADEMISI Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan, kasus Lukas Enembe harus ditanggani hati-hati karena pernah mengalami trauma dan tidak percaya negara.
TOKOH Adat Waris Keerom Gasper May mengatakan sudah waktunya gubernur Papua Lukas Enembe membuka diri untuk menerima KPK memeriksanya. Lukas juga belum tentu bersalah.
KPK memblokir rekening bank tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.
Dodi merupakan terdakwa perkara suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
KOALISI Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK) menggelar aksi di depan Bappenas, menuntut KPK dan BPK usut dugaan pemalsuan LHKPN dan gratifikasi pengMenteri Bappenas, Suharso Monoara.
Lembaga Antikorupsi bakal memperpajang penahanannya sampai pemberkasan perkara ini rampung sesuai dengan aturan yang berlaku.
KETUA Adat Sekanto Keerom Papua Didimus Werare meminta kepada masyarakat Papua untuk membiarkan KPK melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur KPK Lukas Enembe.
Karyoto mengatakan rencana ini juga dilakukan untuk menentukan suasana yang pas saat pemeriksaan Lukas.
Sebanyak 29 akademisi dan masyarakat sipil diundang Mahfud MD untuk berdiskusi di kantornya. Seperti, Najwa Shihab, Boyamin Saiman, Laode M. Syarif hingga Haris Azhar.
Alex mengatakan kasus ini masih di tahap penyelidikan. Lembaga Antikorupsi baru mencari kronologi pelanggaran hukum dalam kasus itu.
MASYARAKAT Papua ingin Gubernur Lukas Enembe taat hukum agar Papua tetap aman dan damai, sehingga pembangunan berjalan dengan baik..
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diminta mencari jalan tengah guna mengatasi persoalan yang sedang melilit Gubernur Lukas Enembe.
ALIH-alih menegakkan hukum, KPK ditengarai bermuatan politik dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran Formula E oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
FENOMENA korupsi ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap Pemerintah, sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa.
Masyarakat pendukung Anies Baswedan itu menilai bahwa KPK tak memiliki alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Anies.
Menurut Boas, seharusnya Lukas sebagai pejabat harus memegang amanah dan taat kepada hukum.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan.
KETUA Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Apbsalom Yarisetouw mengatakan jika Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir lagi, pihak KPK harus jemput paksa tersangka.
Menurut Boyamin, demo 'Save Lukas Enembe' yang berlangsung beberapa waktu lalu menunjukkan situasi aman dan damai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved