Selasa 27 Desember 2022, 21:12 WIB

Mangkir Panggilan KPK, Arsjad Rasyid Diharapkan Kooperatif dalam Kasus Lukas Enembe

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Mangkir Panggilan KPK, Arsjad Rasyid Diharapkan Kooperatif dalam Kasus Lukas Enembe

MI/Susanto
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid Mangkuningrat.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyusun jadwal pemanggilan kedua terhadap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid Mangkuningrat. Dia mangkir saat keterangannya dibutuhkan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Papua.

"Kami berharap yang bersangkutan kooperatif karena dibutuhkan keterannya dibutuhkan dalam proses dimaksud, sehingga menjadi jelas dan terang," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Ali mengatakan Arsjad wajib menemui penyidik saat keterangannya dibutuhkan untuk mendalami kasus. Dia juga harus jujur saat ditanya-tanya penyidik.

"Seorang saksi itu tadi sudah disampaikan merupakan kewajiban untuk hadir, mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan perannya tentu menjadi penting ketika dia hadir di hadapan langsung para penyidik KPK," ujar Ali.

Keterangan Arsjad diharap membantu penyidik menyelesaikan perkara. Termasuk, membantu KPK membuka pengembangan kasus.

Baca juga: MA bakal Siarkan Langsung Sidang Putusan Kasasi dan PK

"Untuk Bisa mengklarifikasi, menyampaikan informasi dan data, bahkan mempermudah tim penyidik KPK untuk terus menggali keterangan dari saksi saksi yang lain, bahkan kemudian juga tersangka itu sendiri," ucap Ali.

Arsjad Rasjid Mangkuningrat mangkir saat keterangannya dibutuhkan penyidik KPK. Informasi darinya dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Selain Arsjad, Marketing PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, Juliani Arinardi mangkir saat dipanggil penyidik. Dia juga bakal dipanggil ulang.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Papua diusut berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup. Lukas Enembe dipastikan tidak dipolitisasi.

"Tidak ada politisasi, opini, kriminalisasi. Ini murni berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi peristiwa pidana," kata Firli dalam keterangannya, Kamis, 3 November 2022.

Firli menegaskan pihaknya masih sesuai dengan aturan hukum dalam memproses Lukas. Pencarian bukti masih dilakukan. (OL-4)

Baca Juga

Medcom/Anggi Tondi Martaon.

Digoda PKS, Golkar: Kita masih Konsisten dengan KIB

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 07 Februari 2023, 21:47 WIB
Apalagi, Ace mengklaim KIB bakal bertambah besar. Soalnya, ada partai lain yang...
Medcom/Anggi Tondi Martaon.

PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan melalui Pantun

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 07 Februari 2023, 21:42 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merayu Partai Golkar merapat ke bakal Koalisi Perubahan. Ajakan disampaikan melalui...
Antara/Aprillio Akbar.

Isu Utang Pilkada 2017, Sandiaga Disebut sudah Ikhlas

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 07 Februari 2023, 21:34 WIB
Menurut mantan Wakil Menteri ATR/ BPN itu, Sandiaga Uno sudah menyatakan ikhlas dan tidak mau memperpanjang persoalan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya