Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Indonesia Economic Summit (IES) 2025 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengubah gagasan menjadi langkah konkret. Forum itu diharap memunculkan aksi nyata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Dewan Pengawasa Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid dalam konferensi pers IES 2025, Jakarta, Selasa (18/2).
Kegiatan IES 2025 dihadiri oleh lebih dari 1.500 peserta dari 48 negara. Forum tersebut juga mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar, dan akademisi guna bertukar pikiran mencari solusi yang dapat direkomendasikan dan dilaksanakan pemerintah.
Arsjad menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat di berbagai sektor. “IES 2025 juga membangun kemitraan lebih erat dengan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil mengatakan IES 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam upaya mendorong pertumbuhan. Hal itu bisa diwujudkan dengan dukungan kebijakan publik yang memperkuat daya saing dan memudahkan aktivitas bisnis dan ekonomi.
“IES 2025 akan menjembatani para pemimpin bisnis, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim kebijakan publik yang dapat mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sofyan.
COO IBC William Sabandar, menjelaskan IES 2025 mewadahi diskusi dengan topik-topik yang relevan dengan tantangan dan peluang ekonomi yang dihadapi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Topik tersebut diantaranya prioritas ekonomi dan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang memerlukan visi strategis dan prioritas kebijakan yang terarah.
Lalu, kebijakan moneter dan keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, di tengah upaya menyeimbangkan belanja pemerintah dan stabilitas ekonomi makro. “Kemudian memastikan kebijakan industri yang mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebagai kunci mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata William.
“Selanjutnya, memastikan Indonesia memenangkan posisi dalam dinamika perang dagang yang saat ini sedang berkembang, melalui strategi perdagangan global yang lebih aktif dan beragam, termasuk diversifikasi perdagangan, perluasan pasar, dan peningkatan kinerja ekspor,” tambahnya.
Co-founder ParagonCorp dan anggota IBC yang juga pembicara di sesi industri di IES 2025 Salman Subakat menyampaikan dukungan terhadap inisiatif IBC untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan.
“Kita memerlukan kebijakan yang dapat mendorong sektor bisnis, terutama industri manufaktur, karena sektor ini berperan besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Salman.
IES 2025 juga menghasilkan komitmen konkret dari berbagai pihak. Beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga internasional untuk mendukung proyek-proyek strategis di bidang energi terbarukan, infrastruktur digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu proyek unggulan yang diumumkan adalah pembangunan pusat energi terbarukan di Kawasan Timur Indonesia serta program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. IES 2025 diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya langkah-langkah nyata yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan inklusif. (E-3)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved