Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK akan menaikan kasus kejanggalan kekayaan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto menjadi penyidikan.
Setelah kasus suap dan gratifikasi proyek, Lukas Enembe masih akan berhadapan dengan kasus TPPU dan korupsi dana operasional, serta penggunaan dana PON.
Buronan Kirana Kotama alias Thay Ming dipastikan belum berganti identitas.
Masyarakat yang tingkat kesejahteraan dan pendidikannya belum baik yang menerima politik uang di Indonesia.
Masa penahanan Stefanus Roy Rening diperpanjang KPK hingga 30 hari kedepan.
KPK menyebut ada 1.057 laporan dugaan rasuah diterima sepanjang semester satu, 2023.
KPK menahan lima tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPD atau dana ketok palu di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Mereka semua merupakan mantan anggota DPRD Jambi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya peningkatan laporan penerimaan gratifikasi pejabat pada semester satu, 2023. Total, 2.039 aduan masuk per 30 Juni 2023.
PENGELOLAAN aset terkait kasus korupsi pada semester satu tahun ini tidak melulu dilelang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyerahkan ke instansi lain untuk digunakan sementara.
Informasi dari para saksi diyakini menguatkan tudingan penyidik atas kasus dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Advokat Stefanus Roy Rening.
KPK Panggil Direktur PT Putra Batam Indah untuk Bongkar Kasus Andhi Pramono
KPK memanggil Sekretaris Dirjen Minerba Kementerian ESDM Iman Kristian Sinulingga terkait dugaan rasuah dalam penyaluran dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
KPK terus mendalami dugaan rasuah pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle atau kendaraan penanganan bencana di Basarnas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampungkan berkas kasus tersangka sekaligus Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana.
KPK) memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kasus suap pembangunan jalur kereta. Fakta-fakta persidangan kini sedang dipelajari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan menangkap buronan Kirana Kotama karena ia memiliki permanent resident di luar negeri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa buronan sekaligus mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tidak ada di Indonesia.
Political will Indonesia sangat lemah sehingga keberadaan Harun Masiku selalu simpang siur dan tidak segera ditangkap.
ICW dan Maki menganggap KPK tidak pernah serius dalam menangani perkara yang melibatkan politikus. Pihaknya menduga ada keterlibatan politikus lain jika Masiku tertangkap.
Abraham Samad menilai berdasarkan profiling, Harun Masiku tidak memiliki kemampuan untuk berpindah negara demi melarikan diri dari kejaran KPK seperti Nazaruddin dan Anggoro.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved