Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut publik bisa memberikan penilain terhadap objektif terhadap pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK di tengah hiruk pikuk jelang pemilu. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui kemarin di Jakarta.
"Publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ini. Keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau tidak publik bisa menentukan," ujarnya.
Sebagai warga negara Muhaimin atau Cak Imin telah melaksanakan ketaatan hukumnya dengan memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan negara. Publik dapat menyimak situasi yang ada yang kemudian secara mendadak dilakukan pemanggilan atas kasus yang sudah diproses sebelumnya.
Baca juga: Berharap Perjalanan Politik Dimudahkan, Cak Imin Mulai Perjalanan Tour de Wali Songo
"Tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik, publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang mereka akan lakukan di internal lembaga penindak hukumnya. Kami yakin (KPK) profesional melakukan penegakan hukum," sambungnya.
Dia menekankan PKB tidak akan berburuk sangka terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Baca juga: KPK Diminta Pastikan Pemanggilan Cak Imin Bukan Didasari Intervensi Politik
Ketum PKB mendatangi KPK kemarin untuk meminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang membelit Kementerian Tenaga Kerja 11 tahun lalu. Kasus tersebut telah diproses salah satunya dilakukan penggeledahan di Kemenaker. (Sru/Z-7)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved