Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK bakal menyurati KPU untuk mewaspadai cakada berstatus tersangka. Keputusan itu disepakati oleh pimpinan dan pejabat struktural.
Ghufron terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Nurul Ghufron masih bisa dipecat setelah diberikan vonis atas pelanggaran etik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya pihak yang melaporkan Bobby Nasution terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas private jet atau jet pribadi.
KPK menyerahkan Rp40,5 miliar ke kas negara berkaitan dengan kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun
Nurul Ghufron memasrahkan proses pencalonannya dalam seleksi calon pemimpin lembaga antirasuah setelah dirinya divonis melanggar etik sedang.
Lembaga antirasuah melakukan langkah yang salah. Sebab, penanganan kasus tidak berkaitan dengan proses politik di Indonesia
Pelanggaran etik ini berkaitan dengan dugaan ikut campur dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).
Ghufron kembali menegaskan bahwa KPK bersifat pasif, dan menerima laporan dari penyelenggaraan negara.
Jaksa juga meminta hakim memberikan denda Rp1 miliar kepada Gazalba dalam kasus ini.
Paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut.
MANTAN Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara mengenai dugaan flexing putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep
KPK meminta para pejabat untuk tidak mengakali penerimaan gratifikasi. Salah satunya menggunakan jalur keluarga yang berstatus pihak swasta.
Assosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Indonesia mengaku kaget mendengar pemberitaan pengusaha batubara Tan Paulin diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain merupakan aset bangsa, hilangnya Kaesang sangat merugikan banyak pihak terutama KPK
Direktorat Gratifikasi KPK yang sebelumnya juga menelaah penggunaan jet pribadi itu kini menghentikan penelusuran. Lembaga Antirasuah mau memokuskan pengusutan pada satu divisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencari informasi untuk mendalami kebenaran penggunaan jet pribadi yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Jika KPK menemukan dugaan penyalahgunaan, maka lembaga antirasuah itu perlu untuk mengklarifikasi.
KPK mencari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
Nawawi sepakat memanggil Kaesang untuk diklarifikasi karena dikhawatirkan penggunaan jet pribadi itu memengaruhi keluarganya yang berstatus penyelenggara negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved