RUU Pembatasan Uang Kartal Penting Disahkan

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal disahkan. Calon beleid itu dinilai penting untuk menyegah rasuah jika disandingkan dengan RUU Perampasan Aset.

“Harus itu jadi sinergi, jadi bersamaan. Itu bisa mencegah korupsi,” kata Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10)..

Samad menjelaskan RUU Pembatasan Uang Kartal bisa menyegah transaksi suap dan gratifikasi dilakukan dalam sekali pengiriman. Di sisi lain, RUU Perampasan Aset bisa memaksimalkan pengambilan harta hasil tindak pidana korupsi.

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

DPR diharap segera menyerahkan dua beleid itu. Penegak hukum di Indonesia dinilai membutuhkan amunisi kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. “Iya, harapannya itu harus dua. Undang-undang itu dipercepat. RUU pembatasan uang tunai sama undang-undang perampasan aset,” ujar Samad.

KPK mendorong RUU Pembatasan Uang Kartal disahkan. Calon beleid itu diyakini bisa menyusahkan transaksi suap pakai tunai. “Pembatasan transaksi tunai jadi cuma Rp100 juta itu pentingnya gini (menyusahkan transaksi suap pakai tunai),” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada Medcom.id, Kamis (31/10).

Pahala menjelaskan RUU Pembatasan Uang Kartal membatasi masyarakat melakukan tarik tunai Rp100 juta sehari. Sehingga, kata dia, transaksi suap bakal membutuhkan waktu lama dan mudah terendus penegak hukum. "Paling enggak dia mau narik dari bank Rp1 miliar saja kan harus sepuluh hari narik Rp100 juta saja,” tandasnya. (J-2)