Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan cita-cita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai.
Jika ingin membentuk matra baru, revisi undang-undang tersebut terlebih dahulu
Retno juga menyebut bahwa pemerintahan saat ini sudah hampir mencapai garis finish
Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari usulan pembentukan matra keempat itu juga harus diperjelas
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak supaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek.
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
ANGGOTA Komisi I DPR RI menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
KOMISI I DPR RI panggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Hal ini buntut insiden peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN).
KOMISI I DPR RI akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) ihwal Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas.
KETUA Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menuturkan saat ini pusat data nasional (PDN) yang sedang mengalami down sudah dilakukan pemulihan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf meminta agar satuan tugas (satgas) judi online dapat bekerja nyata.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengeklaim frasa tambahan dalam revisi UU TNI Yang menyatakan prajurit TNI bisa ditugaskan di kementerian lain sudah sesuai perundang undangan yang ada.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Farhan meyakini beleid revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih sempurna dengan keterlibatan publik.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengeklaim pihaknya tidak pernah ada niatan untuk mengecilkan peran pers lewat revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran).
DRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik.
ANGGOTA Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi bisa menghancurkan demokrasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved