Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menilai pentingnya memperkuat lembaga yang membidangi siber ketimbang pembentukan matra keempat TNI yakni Angkatan Siber. Salah satunya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kan kita sudah punya BSSN, Kominfo, memiliki divisi siber Polri, lebih baik institusi tersebut diperkuat SDM-nya infrastrukturnya, pengetahuannya, jaringannya. Itu dulu yang diutamakan," kata Dave kepada wartawan dikutip Minggu (18/8).
Dave mengatakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari usulan pembentukan matra keempat itu juga harus diperjelas. Terkait adanya urgensi atau tidak, harus dilihat alasan konkretnya. "Tergantung urgensinya dilihat dari kacamata siapa kalau pemerintah menyampaikan plan of actionnya kenapa dibutuhkan ya lain cerita," ujar Dave.
Baca juga : BSSN Sudah Tahu akan Ada Serangan Ransomware Sejak 2023, Komisi I: Kayak Mama Lauren
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat TNI, yaitu menghadirkan angkatan siber. Matra itu untuk memperkuat tiga matra yang ada saat ini.
"Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," ujar Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024. (J-2)
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Sudibyo mengatakan pihaknya akan mengubah doktrin peperangan yang salama ini diterapkan di Tanah Air.
Andi Widjajanto menilai masih realistis untuk membentuk angkatan siber di era pemerintahan ke depan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Tahapan membentuk matra baru itu, di antaranya mencakup penguatan satuan siber di tiap matra.
Hal tersebut dikarenakan Prabowo memiliki pengalaman segudang di dunia pertahanan dan memiliki konsep yang matang tentang keamanan siber sebuah negara.
Jika ingin membentuk matra baru, revisi undang-undang tersebut terlebih dahulu
Pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka di ruang siber serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Komisi I DPR mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan operasional Bandara IMIP di Morowali yang berjalan tanpa pengawasan negara. Pemerintah diminta mengambil langkah tegas.
WAKIL Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa rencana pelaporan aktivis Malaka Project, Ferry Irwandi, oleh Satuan Siber TNI harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Dubes RI untuk AS diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memanfaatkan momentum untuk mengawal hubungan baik antara Indonesia dan AS.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved