Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
Sukmata mengibaratkan BSSN sebagai satpam yang memiliki tugas menjamin keamanan siber. Bukan hanya melakukan prediksi.
"Padahal satpam ditugasi oleh negara, tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, pemerintah daerah seluruh Indonesia, menjamin keamanan sibernya. Tapi kali ini mengatakan ini kayak Mama Lauren, 2024 bakal ada serangan siber bakal ada ransomware itu," ujar Sukamta dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I, Kamis, 27 Juni 2024.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
Dalam kasus serangan ransomware yang menyerang pusat data nasional sementara (PDNS), Sukamta mengibaratkan insiden kemalingan koper di ruang penitipan barang di suatu bandara. Koper tersebut milik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang berisikan data.
"Negara ini membangun locker room di bandara, banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya, ternyata locker room-nya dimasuki maling, dikunci dari dalam," terangnya.
Setelah itu, Sukamta melihat baik Kominfo dan BSSN menyalahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tak memiliki pencadangan data. Padahal, kesalahan serangangan virus ransomware ada di dua pihak tersebut.
Baca juga : Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyebut telah memprediksi adanya serangan virus ransomware. Prediksi ini telah disampaikan sejak 2023.
"Pada tahun 2023, sebenarnya sudah buat prediksi 2024 dari serangan siber, salah satunya ransomware," ujar Hinsa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
(Z-9)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
OJK mencatat lebih dari 370 ribu laporan penipuan transaksi keuangan sepanjang Januari–November 2025, dengan potensi kerugian mencapai Rp8,2 triliun.
OJK siap untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari pencegahan kejahatan siber pada sektor jasa keuangan, dan diharapkan kerja sama ini dapat berjalan sesuai fungsinya
Tak hanya itu, keberhasilan ini membuktikan Tangsel terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Pusat Pengembangan SDM Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar workshop Gamifikasi Media Pembelajaran bertema Cybersecurity menggunakan Roblox Studio.
KEBERHASILAN ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada kesiapan keamanan siber di seluruh sektor.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved