Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mengusulkan pemerintah membentuk lembaga baru untuk mengawasi media sosial dan platform digital. Ia mengatakan, lembaga baru tersebut dibentuk untuk menindak masifnya iklan judi online di media sosial.
"Jika Kementerian Komdigi, BSSN, bahkan KPI belum dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital, saya mengusulkan dibentuk lembaga baru dengan dasar hukum undang-undang baru," kata Amelia saat rapat dengar pendapat Panja Judi Online dengan Kementerian Komdigi dan BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
Amelia mengatakan butuh lembaga yang khusus mengawasi media sosial. Menurut ia, media sosial dan platform digital memiliki masalah yang kompleks. "(Lembaga ini) Untuk menangani pengawasan media sosial atau platform digital yang lebih komprehensif mengingat kompleksitas apa yang ada media digital ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Amelia menyadari saat ini Kementerian Komdigi dan BSSN memiliki tim respon cepat dan sistem deteksi dini judi online berbasis teknologi. Namun, ia berharap kedua institusi tersebut dapat berkoordinasi agar dapat bekerja secara efektif.
"Dua-duanya melakukan deteksi dini. Jangan sampai overlapping kedua lembaga ini," tuturnya.(M-2)
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 600 ribu warga DKI Jakarta terlibat dalam judi online
Dari jutaan penerima bansos di Indonesia, ternyata ada yang terindikasi terlibat judol setelah dilakukan penelusuran oleh PPATK
Orang dengan trauma membutuhkan suatu pelampiasan yang bisa membuatnya senang dengan intensitas yang besar, maka itu mereka lebih mudah kecanduan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial yang bermain judi online (judol) otomatis ditutup.
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved