Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI I DPR RI akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) ihwal Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Menkominfo-BSSN dipanggil untuk memberikan penjelasan dan pendalaman soal ransomware yang menyerang server PDN.
“Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” tegas Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga : Kominfo: 5 Pelayanan Publik yang Terimbas Serangan Ramsomwere Sudah Pulih
Meutya mendesak agar Menkominfo dan BSSN jangan saling menyalahkan dan seharusnya bertanggung jawab secara bersama-sama terkait adanya peretasan tersebut.
“Masalah belum beres kok malah jadi saling tuduh duluan. Saling tuduh itu kan perlu energi. Ngeberesin masalah ini perlu energy luar biasa. Jadi saran saya ini bersama-sama harus segera dibereskan. Tanggung Jawab dua-duanya,” tuturnya.
Meutya menyebut data bocor akibat adanya peretasan mengakibatkan banyak lembaga pemerintah yang terdampak. Maka dari itu, Meutya ingin Menkominfo dan BSSN duduk bersama untuk membahas cara membereskan hingga mitigasi ke depan.
Baca juga : Pengamat Minta Kominfo Jujur Terkait Kondisi Seluruh Data di PDNS Pascadiretas
Rencananya, Komisi I DPR akan temui Menkominfo dan BSSN pada Kamis sore sekitar pukul 16.00-17.00 WIB.
Sebelumnya, Meutya menuturkan saat ini pusat data nasional (PDN) yang sedang mengalami down sudah dilakukan pemulihan. Namun, kata Meutya, pemulihan hingga saat ini belum sempurna.
“Jadi kalau dibilang belum pulih betul, memang belum. Tapi dipulihkan secara berkala sudah ya,” ujar Meutya kepada wartawan di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Komisi I, lanjut Meutya, masih menunggu penjelasan dari Kominfo terkait pemulihan tersebut.
(Z-9)
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Perubahan itu dari 'keamanan' menjadi 'pertahanan'. Hal itu dinilai penting agar tak ditafsirkan tugas TNI masuk dalam tugas polisi.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I terkait revisi UU TNI. Rapat digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
RAPAT Panja DPR RI untuk RUU TNI yang digelar di hotel mewah di Jakarta menuai kritik. Diibaratkan maling yang masuk dan keluar rumah orang lewat jendela.
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.
Budi pun siap untuk membuktikan dirinya sama sekali tidak terlibat di dalam praktik perlindungan situs judol itu di proses hukum.
Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengusut empat perkara dugaan korupsi di Kementerian Kominfo yang terjadi pada 2022-2024.
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi merespons ihwal adanya desakan agar dirinya turut diusut dalam kasus judi online pegawai Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Temu merupakan aplikasi asal Tiongkok yang langsung menghubungkan pabrik negara itu dengan pembeli.
Buku Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2025. Peluncuran itu dilakukan di Gedung Kominfo, Jakarta, pada Kamis (10/10).
PT BANK Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri memfasilitasi kredit sebesar Rp2,061 triliun untuk pembangunan sarana-prasarana jalur ganda kereta api Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved