Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) ihwal Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Menkominfo-BSSN dipanggil untuk memberikan penjelasan dan pendalaman soal ransomware yang menyerang server PDN.
“Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” tegas Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga : Kominfo: 5 Pelayanan Publik yang Terimbas Serangan Ramsomwere Sudah Pulih
Meutya mendesak agar Menkominfo dan BSSN jangan saling menyalahkan dan seharusnya bertanggung jawab secara bersama-sama terkait adanya peretasan tersebut.
“Masalah belum beres kok malah jadi saling tuduh duluan. Saling tuduh itu kan perlu energi. Ngeberesin masalah ini perlu energy luar biasa. Jadi saran saya ini bersama-sama harus segera dibereskan. Tanggung Jawab dua-duanya,” tuturnya.
Meutya menyebut data bocor akibat adanya peretasan mengakibatkan banyak lembaga pemerintah yang terdampak. Maka dari itu, Meutya ingin Menkominfo dan BSSN duduk bersama untuk membahas cara membereskan hingga mitigasi ke depan.
Baca juga : Pengamat Minta Kominfo Jujur Terkait Kondisi Seluruh Data di PDNS Pascadiretas
Rencananya, Komisi I DPR akan temui Menkominfo dan BSSN pada Kamis sore sekitar pukul 16.00-17.00 WIB.
Sebelumnya, Meutya menuturkan saat ini pusat data nasional (PDN) yang sedang mengalami down sudah dilakukan pemulihan. Namun, kata Meutya, pemulihan hingga saat ini belum sempurna.
“Jadi kalau dibilang belum pulih betul, memang belum. Tapi dipulihkan secara berkala sudah ya,” ujar Meutya kepada wartawan di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Komisi I, lanjut Meutya, masih menunggu penjelasan dari Kominfo terkait pemulihan tersebut.
(Z-9)
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Komisi I DPR mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan operasional Bandara IMIP di Morowali yang berjalan tanpa pengawasan negara. Pemerintah diminta mengambil langkah tegas.
WAKIL Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa rencana pelaporan aktivis Malaka Project, Ferry Irwandi, oleh Satuan Siber TNI harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Dubes RI untuk AS diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memanfaatkan momentum untuk mengawal hubungan baik antara Indonesia dan AS.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Dalam jurnalisme modern, AI hadir sebagai alat bantu efisien, bukan pengganti manusia. Literasi dan etika digital jadi kunci melawan hoaks di era kecerdasan buatan.
PENGACARA Zulkarnaen Apriliantony (ZA), Christian Malonda mengungkapkan kliennya bukan merupakan aktor atau dalang utama dalam jaringan perjudian online (judol).
Budi pun siap untuk membuktikan dirinya sama sekali tidak terlibat di dalam praktik perlindungan situs judol itu di proses hukum.
Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengusut empat perkara dugaan korupsi di Kementerian Kominfo yang terjadi pada 2022-2024.
Akan berlaku adilkah Polri dalam memberangus judol? Juga, mampu dan maukah mereka membekuk bandar-bandar besar? Atau, akankah gebrakan kali ini lagi-lagi bak hangat-hangat tahi ayam?
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi merespons ihwal adanya desakan agar dirinya turut diusut dalam kasus judi online pegawai Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved