Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK gabungan dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kominfo (sekarang Kementerian Komdigi).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengusut empat perkara dugaan korupsi di Kementerian Kominfo yang terjadi pada 2022-2024.
"Yang pertama dugaan tindak pidana korupsi, antara lain berupa dugaan pemberian hadiah atau janji kepada oknum penyelenggara negara pada Kemenkominfo atau Komdigi sekira tahun 2023, diatur dalam Pasal 5 tentang Undang-Undang Tipikor," kata Ade Ary, Jumat (20/12).
Ade Ary melanjutkan, terdapat juga dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kementrian Kominfo pada 2023, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kemudian yang ketiga dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap oknum di Kementerian Kominfo 2022-2023 dan dugaan penerimaan hadiah atau janji yang diduga diklaim oleh oknum pegawai Kominfo tahun 2022-2024," ujar Ade Ary.
Ade Ary mengatakan, kasus tersebut saat ini telah naik ke tahap penyidikan pada 12 Desember lalu. Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang perkara dan menentukan siapa tersangka.
"Maka kemarin, Kamis, 18 Desember penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi diruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Bareskrim Polri dan dilanjutkan pemeriksaan mulai pukul 11.10 WIB," tuturnya.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 18 pertanyaan terhadap Budi Arie terkait kasus korupsi tersebut. Pemeriksaan selesai pada pukul 17.13 WIB atau berlangsung selama 7 jam lamanya.
Diketahui, total ada 26 tersangka dalam kasus mafia buka akses website judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Selain itu, 4 orang lainnya ditetapkan sebagai DPO. Kasus tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya. (Fik/I-2)
Tuntutan ini dilayangkan bila penyidik tidak bisa membuktikan ia dan rekan-rekannya telah mengedit dan merekayasa ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Pelaku peledakan di SMAN 72 bertindak secara mandiri tanpa keterkaitan dengan jaringan terorisme.
Polisi tetapkan siswa pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta sebagai ABH. Densus 88 temukan tujuh peledak, empat di antaranya meledak
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri melakukan tinjauan langsung ke lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta. Ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi pada Jumat, (7/11) menjelang waktu salat Jumat.
Kapolda telah menemui keluarga pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai ditabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob. Keluarga koban menuntut keadilan
Irjen Asep Edi Suheri dikenal sebagai perwira berprestas, termasuk keberaniannya membongkar praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Berikut profil Irjen Asep Edi Suheri,
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved