Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
INDONESIA Police Watch (IPW) menanggapi pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait dugaan korupsi di kasus judi online yang melibatkan pegawai kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa langkah tersebut tentunya harus didukung agar kasus judi online maupun dugaan korupsi tersebut dapat terungkap.
"Diperiksanya Budi Arie Setiadi bukan tanpa sebab, IPW menduga kuat Polri berhasil mendapatkan informasi, keterangan, dan juga bukti awal adanya keterlibatan daripada Budi Arie Setiadi," kata Sugeng saat dihubungi, Jumat (20/12).
Menurut Sugeng, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri terhadap Budi Arie terkait dengan kewenangan atau jabatan Budi Arie ketika menjabat sebagai Menkominfo.
Ia menduga, ada alat bukti yang didapat dari hasil penyelidikan di Komdigi oleh Polda Metro Jaya yang mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi oleh Budi Arie.
"Apabila dilakukan oleh seorang penyelenggara negara, maka pelanggaran yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, baik menerima sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau menerima sesuatu berkaitan dengan jabatan, yaitu dalam bentuk suap atau gratifikasi, atau bahkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka itu adalah tindak pidana korupsi," ujarnya.
"Apabila Budi Arie bisa didalami dan didapatkan fakta-fakta, maka ini akan berkembang menjadi menarik perkara judi online dan tindak pidana korupsi tersebut," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Budi Arie Setiadi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penuntasan kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).
Budi Arie yang mengenakan kemeja putih dibalut jaket biru tersebut tampak keluar dari gedung Bareskrim Polri sekira pukul 17.13 WIB.
"Pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya wajib membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang diperlukan dalam penuntasan kasus judi online di lingkungan Komdigi," kata Budi Arie kepada wartawan, Kamis (19/12).
Menurut Budi Arie, persoalan pemberantasan judi online merupakan persoalan bersama. Sehingga, ucap Budi Arie, perlu konsistensi serta kebersamaan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman judi online.
"Judi online sudah cukuplah. Judi online adalah salah satu sumber kemiskinan baru. Kasihan rakyat ditipu dan dihisap," ujarnya. (Fik/I-2)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Pembekuan dan penyitaan dilakukan karena ditemukan terkait dengan aktivitas judi online. Sehingga, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.
Berpacu dengan Maraknya Judol, Bareskrim Polri Tangkap Pengelola dan Operator Jaringan Internasional
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved