Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
INDONESIA Police Watch (IPW) menanggapi pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait dugaan korupsi di kasus judi online yang melibatkan pegawai kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa langkah tersebut tentunya harus didukung agar kasus judi online maupun dugaan korupsi tersebut dapat terungkap.
"Diperiksanya Budi Arie Setiadi bukan tanpa sebab, IPW menduga kuat Polri berhasil mendapatkan informasi, keterangan, dan juga bukti awal adanya keterlibatan daripada Budi Arie Setiadi," kata Sugeng saat dihubungi, Jumat (20/12).
Menurut Sugeng, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri terhadap Budi Arie terkait dengan kewenangan atau jabatan Budi Arie ketika menjabat sebagai Menkominfo.
Ia menduga, ada alat bukti yang didapat dari hasil penyelidikan di Komdigi oleh Polda Metro Jaya yang mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi oleh Budi Arie.
"Apabila dilakukan oleh seorang penyelenggara negara, maka pelanggaran yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, baik menerima sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau menerima sesuatu berkaitan dengan jabatan, yaitu dalam bentuk suap atau gratifikasi, atau bahkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka itu adalah tindak pidana korupsi," ujarnya.
"Apabila Budi Arie bisa didalami dan didapatkan fakta-fakta, maka ini akan berkembang menjadi menarik perkara judi online dan tindak pidana korupsi tersebut," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Budi Arie Setiadi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penuntasan kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).
Budi Arie yang mengenakan kemeja putih dibalut jaket biru tersebut tampak keluar dari gedung Bareskrim Polri sekira pukul 17.13 WIB.
"Pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya wajib membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang diperlukan dalam penuntasan kasus judi online di lingkungan Komdigi," kata Budi Arie kepada wartawan, Kamis (19/12).
Menurut Budi Arie, persoalan pemberantasan judi online merupakan persoalan bersama. Sehingga, ucap Budi Arie, perlu konsistensi serta kebersamaan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman judi online.
"Judi online sudah cukuplah. Judi online adalah salah satu sumber kemiskinan baru. Kasihan rakyat ditipu dan dihisap," ujarnya. (Fik/I-2)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Dalam diskusi 'Strategi Nasional Melawan Kejahatan Finansial', Kepala PPATK mengungkapkan data frekuensi transaksi deposit judol mencapai 15,82 juta transaksi pada Maret 2025.
OJK minta bank blokir 25.912 rekening terafiliasi judi online. Langkah ini bagian dari upaya pemberantasan judol dan penguatan keamanan perbankan.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening dormant atau yang tidak aktif digunakan selama tiga bulan telah meresahkan masyarakat.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Dompet digital kerap disalahgunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved