Berita Terbaru Ipw Hari Ini

Pemeras Penonton DWP tak Cukup Disanksi Etik

Sebanyak 18 polisi yang terlibat dari satuan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. 

18 Polisi Pemeras WN Malaysia Dinilai Layak Dipidana

Sugeng juga mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan secara langsung jajaran Kortas Tipidkor. Guna mendalami kasus itu.

IPW Duga Ada Kasus Korupsi yang Melibatkan Budi Arie

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa langkah tersebut tentunya harus didukung agar kasus judi online maupun dugaan korupsi tersebut dapat terungkap.

IPW Kasih 4 Solusi Ini Agar KPK Tidak Bubar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dikembalikan independensinya agar kembali menjadi lembaga yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di tanah air. 

Kasus Honor Hakim Agung, IPW: KPK Perlu Periksa Rekening Terlapor

MA membantah tudingan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung TA 2022-2023

KPK Usut Korupsi Honor Hakim Agung

Pemotongan HPP tersebut dicoba diberi “legitimasi”  berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung yang terakhir Surat Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung.

IPW: Potongan Tunjangan Hakim Agung Rp90 M Beraroma Korupsi

IPW melaporkan dugaan pemotongan tunjangan hakim agung senilai Rp90 miliar secara sepihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ubah Status Peserta, IPW: Putusan Pansel Kompolnas Cacat Hukum

Peralihan status ini sangat berdampak terhadap kuota atau hak dari peserta lainnya yang mewakili unsur dari tokoh masyarakat.

Ormas Parpol Besar Diduga Dalang Pembubaran Diskusi Kemang

Berdasarkan video yang beredar di media sosial TikTok,ormas itu berkaitan dengan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Faktor Non Hukum Diduga Penyebab Kasus Firli Mandek

Perlu didalami terkait dugaan kesepakatan-kesepakatan dengan Polda Metro Jaya.

Ada Perubahan Status di Tahap Akhir, Pansel Kompolnas Dinilai tak Profesional

Sejak awal seluruh peserta sudah diklasifikasikan, bahkan dengan pengodean nomor peserta, maka pada proses akhir seleksi status tersebut tidak bisa dirubah

Pengamat: Seleksi Calon Anggota Kompolnas sudah Janggal Sejak Awal

Ada tiga orang yang merasa keberatan dengan keputusan hasil seleksi calon anggota Kompolnas ini, maka permintaan transparansi dari ketiga pihak tersebut harus direspon

Propam Periksa 9 Polisi Terkait Penemuan 7 Mayat di Kali Bekasi, IPW : Jika Lalai Segera Ungkap

BIDANG Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya memeriksa anggota Patroli Perintis Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus tujuh mayat remaja yang ditemukan di Kali Bekasi.

IPW Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Pendemo di Gedung DPR

Demo merupakan penyampaian pendapat di muka umum dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

IPW: Bebasnya Pegi Setiawan belum Tuntaskan Kasus Vina Cirebon

IPW mendorong agar kepolisian untuk mengungkap dan menuntaskan kasus pembunuhan Vin Cirebon dengan mencari pelaku sebenarnya. 

IPW Minta Proses Hukum terhadap Firli Bahuri Harus Segera Dituntaskan

Firli sendiri dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

DPR RI: Perseteruan Polri dan Kejagung Harus Segera Diselesaikan

PENGUNTITAN Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang membuat hubungan dua institusi Kejaksaan Agung dan Polri memanas harus segera diredakan. Keduanya harus mengklarifikasi dan terbuka

KPK Enggan Beberkan Progres Laporan Gratifikasi Ganjar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan membeberkan tindak lanjut aduan soal dugaan penerimaan gratifikasi Bank Jateng yang menyeret mantan calon presiden Ganjar Pranowo.  

IPW Soroti Prioritas Polisi dalam Penanganan Kasus Firli Bahuri

KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, penyidik saat ini lebih memprioritaskan agar berkas perkara dengan pasal yang dikenakan bisa dibuktikan dengan sempurna.

IPW: Waspadai, Mafia Tambang Caplok Perusahaan Seolah Legal

Keberadaan mafia tambang yang menggunakan modus proses hukum, sehingga terlihat legal. Model itu dikenal dengan istilah hostile take over.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting